Kumpulan Tulisan dan Berita tentang Gerakan Mahasiswa

Showing posts with label BBM. Show all posts
Showing posts with label BBM. Show all posts

Tuesday, March 22, 2005

Politik Mogok Makan

Didik Supriyanto - detikcom

Jakarta
- Berita mogok makan menentang kenaikan harga BBM, mengingatkan saya akan kejadian di Kampus Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada pertengahan 1991. Saat itu, aktivis mahasiswa UGM sedang terbelah, menyusul keluarnya kebijakan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dari Menteri Fuad Hassan.

Keberadaan SMPT sebetulnya sudah lama dinantikan mahasiswa. Maklum, sejak diterapkannya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaa)oleh Menteri Daoed Joesoef pada 1978, praktis tiada lagi lembaga representasi mahasiswa di tingkat universitas. Dewan Mahasiswa yang memotori gerakan mahasiswa 1978 dibubarkan pemerintah, menyusul serbuan tentara ke kampus untuk menumpas gerakan anti-Soeharto menjelang SU-MPR 1978.

Meski demikian, penerapan kebijakan SMPT ternyata menimbulkan prokontra. Di satu pihak, sekelompok mahasiswa, yang dimotori oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasisswa Fakultas (BPMF), bersikeras agar Senat Mahasiswa (SM) UGM segera dioperasionalisasikan. Kelompok ini percaya bahwa SM UGM akan efektif menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengontrol kebijakan rektorat.

Di lain pihak, muncul sekelompok mahasiswa yang menentang operasionalisasi SM UGM, karena lembaga ini dinilai tidak memiliki otonomi sebagaimana dulu pernah dimiliki Dewan Mahasiswa. Kelompok ini khawatir, kehadiran SM UGM hanya akan dijadikan stempel oleh pejabat-pejabat kampus, sebagaimana DPR dijadikan stempel oleh pemerintah.

Prokontra itu berlangsung berbulan-bulan, lewat diskusi formal maupun nonformal. Pers mahasiswa UGM mendokumentasikan masalah ini dengan baik, demikian juga dengan media lokal, seperti Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Namun diskusi mesti diakhiri, dan aksi harus dimulai. Dan ketika rektor UGM mengesahkan SM UGM, kelompok yang tidak setuju pun memulai aksi penentangan.

Kelompok penentang ini, menggelar aksi lewat demo keliling kampus dan orasi-orasi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM. Demi menjaga kelanjutan aksi penetangan mereka berkemah, mendirikan tenda di halaman Balairung. Ini pun masih belum cukup. Untuk menunjukkan keseriusan aksi penentangan, beberapa aktvis melakukan aksi mogok makan.

Jadilah, di bawah bohon bodi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM, berdiri tenda kemah yang di dalamnya 'dihuni' beberapa mahasiswa yang sedang mogok makan.

Mungkin aksi mogok makan itu bukan kali yang pertama dalam rentang gerakan penentangan pada zaman Orde Baru. Namun, aksi ini cukup memperkenalkan bentuk-bentuk perlawanan baru yang diusung mahasiswa, selain yang konvensional, seperti orasi, demonstrasi dan juga apa yang disebut dengan happening art.

Namun jenis aksi baru ini segera kehilangan maknanya, paling tidak di lingkungan kampus UGM. Kenapa? Pertama, aksi mogok makan itu tidak sampai pada titik yang dramatik, misalnya pelakunya sampai meninggal, atau setidak-tidaknya sampai merepotkan tenaga medis sehingga publikasi runtutan kejadian tersebut bisa mengharibiru banyak orang; kedua, kenyataanya kebijakan yang ditentang tetap berjalan karena pengambil kebijakan 'tak tersentuh' oleh aksi mogok makan.

Sejak dimulainya aksi mogok makan menetang penerapan SMPT sebetulnya publikasi media lokal dan penyebarluasan infomasi dari mulut ke mulut lumayan seru. Namun, ketika memasuki hampir sepekan ternyata 'tidak terjadi apa-apa' dengan si palaku aksi mogok makan, maka keseriusan aksi mogok makan itu dipertanyakan. Mereka benar-benar cuma mau main gertak. Celakanya, ketika yang digertak tidak surut, mereka pun menurunkan derajat aksinya jadi sekadar main-main.

Mereka mengaku hanya mogok makan. "Ini kan aksi mogok makan, jadi minum dan merokok jalan terus," kata aktivis yang mendampingi mereka yang mogok makan. "Setiap malam kita kasih minum sari kacang hijau, biar fisiknya kuat....."

(diks/)


Sumber

Monday, February 10, 2003

Eskalasi Unjuk Rasa

Eskalasi Unjuk Rasa
Editorial Harian Pontianak Post, Kalimantan Barat

UNJUK rasa mahasiswa memperlihatkan perubahan arah dan tujuan. Awalnya, aksi-aksi yang melibatkan badan eksekutif mahasiswa (BEM), OKP (organisasi kemahasiswaan pemuda), dan eksponen mahasiswa lain itu hanya memprotes kebijakan pemerintah.

Misalnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan telepon --meski kenaikan yang terakhir ini melalui Menhub Agum Gumelar dinyatakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan-- dinilai merugikan masyarakat sehingga didemo agar kenaikan itu dibatalkan.

Belakangan, dengan eskalasi yang terus meningkat, isu yang diusung gerakan mahasiswa bukan lagi penentangan terhadap kenaikan tiga komponen kebutuhan vital publik itu. Tema baru gerakan mereka adalah gagalnya duet kepemimpinan Presiden Megawati-Wapres Hamzah Haz dalam menjalankan pemerintahan dengan benar dan, karena itu, mereka menuntut keduanya mundur.

Perkembangan lebih baru, sebagaimana diberitakan Pontianak Post, gerakan mahasiswa lebih fokus lagi, yakni menargetkan jatuhnya pemerintahan Mega-Hamzah sebelum 2004.

Artinya, Mega-Hamzah tak perlu lagi diberi mosi tidak percaya melalui pemilu -dengan tidak mencoblos PDIP dan PPP-- melainkan harus didongkel di tengah jalan sebelum 2004.

Kita memahami mahasiswa masih merupakan kekuatan politik dan massa yang militan. Mereka sebagai orang muda memiliki semangat dan vitalitas tinggi untuk menciptakan perubahan politik.

Karya terakhir mahasiswa yang patut ditulis sejarah --meski tidak sendirian-- ialah menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto bersama rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun pada 21 Mei 1998.

Persoalannya ialah apakah setiap perubahan mendasar di negeri ini harus melalui gerakan di luar parlemen? Melalui aksi massa kaum muda dan jaringan pendukungnya?

Sangat banyak kalangan yang sepakat agar kita bersabar, tidak emosional dan terburu-buru menjatuhkan rezim Mega-Hamzah sebelum periode kekuasaannya berakhir pada 2004.

Benar, aksi mahasiswa cukup berhasil menciptakan perubahan dan melahirkan rezim politik baru. Namun, cara demikian bukanlah pilihan paling tepat. Mengapa? Sebab, jika cara-cara menghentikan kekuasaan rezim yang berkuasa senantiasa melalui aksi di luar parlemen, melalui mosi tidak percaya di luar pemilu, kita selalu berada dalam situasi tidak normal. Selalu menjalani keadaan darurat sehingga harus menempuh cara atau mekanisme darurat pula.

Tetapi, menafikan gerakan mahasiswa merupakan kebodohan yang berlanjut. Sebab, aksi-aksi mereka dalam sejarah negeri ini telah terbukti mendorong perubahan politik, sekaligus melahirkan rezim penguasa baru.

Karena itu, pilihan paling bijaksana ialah merespons gerakan mahasiswa sebelum aksi-aksi mereka menjadi masif dengan eskalasi yang sulit diredam. Perlu tenggang rasa politis untuk mendengarkan tuntutan gerakan mahasiswa. Perlu kesabaran untuk merespons berbagai aksi mereka, betapapun panasnya kecaman, cacian, dan tudingan anak-anak muda itu terhadap penguasa.

Kini eskalasi aksi-aksi mahasiswa mulai membuat kita waswas. Sebab, tingkat pelibatan massa pendukungnya sudah sangat luas dan besar. Karena itu, aksi-aksi tersebut tidak bisa dihadapi dengan cara-cara represif yang sekadar mengatasnamakan hukum. Perlu respons politis untuk membuka ruang lebih terbuka guna mendorong akomodasi yang demokratis.**

Sumber