Kumpulan Tulisan dan Berita tentang Gerakan Mahasiswa
Saturday, April 08, 2006
Format Gerakan Mahasiswa Pasca Reformasi
activities/other/2001/dil/malang_okt30.html
Malang, 30 Oktober 2000
Salah satu peran yang sangat penting dalam proses perubahan politik di Indonesia adalah peran mahasiswa dengan gerakan mahasiswanya. Perjalanan panjang Gerakan mahasiswa mencapai puncaknya pada mei 1998 dengan indikasi turunnya kekuatan otoriter dibawah kepemimpinan Soeharto.
Keberhasilan yang mengesankan ini tampaknya tidak dibarengi oleh kesiapan jangka panjang gerakan mahasiswa. Sejumlah pihak menganggap turunnya Soeharto pada Mei 1998 sebenarnya diluar prediksi semula. Soeharto terlalu cepat turun sementara konsolidasi gerakan mahasiswa sebenarnya masih amburadul.
Pasca reformasi 1998 tampak terlihat bagaimana masih amburadulnya konsolidasi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa tahap selanjutnya mengalami krisis identitas. Perbedaan visi yang muncul pada gerakan mahasiswa seringkali mengarah pada persoalan friksi-friksi yang sifatnya teknis. Kenyataan demikian menyebabkan friksi-friksi gerakan mahasiswa kehilangan arah dan bentuk.
Kehilangan arah dan bentuk format gerakan ini menyebabkan sejumlah gerakan mahasiswa harus melakukan konsolidasi internal organisasi. Konsolidasi internal ini sebagai upaya untuk mencariu format baru gerakan mahasiswa dalam konstalasi politik yang baru pula. Disamping itu konsolidasi internal ditujukan agar gerakan mahasiwa harus lebih intropeksi diri terhadap apa yang dilakukan. Upaya konsolidasi internal ini bukan berarti menegasikan dinamika politik sekitar. Tetapi konsolidasi internal ini agar lebih tepat baik secara strategis dan taktis untuk melakukan gerakan kedepan.
Pada awal reformasi terjadi konsolidasi massif melawan simbol-simbol kekeuasaan otoriter yaitu Soeharto. Perkembangan selanjutnya, gerakan mahasiswa lebih disibukkan oleh kondisi internal organisasi, tanpa melihat nilai-nilai apa yang telah digulirkan pada awal-awal reformasi yaitu untuk melakukan perubahan yang sangat mendasar yang dihadapi oleh rakyat. Artinya disini ada satu otokritik bagi elemen gerakan mahasiswa yaitu penyebaran-penyebaran yang dilakukan bukan pada masifikasi gerakan. Gerakan Mahasiswa tidak menjadi sebuah inklusifitas gerak tetapi menjadi eklusifitas gerak.
Kondisi ini terjadi karena mahasiswa tidak mempunyai konsistensi orientasi dari kondisi otoriter ke kondisi leberalisme politik. Seharusnya mahasiswa harus terus konsisten dengan orientasinya bahwa saat ini kalau dalam tataran opini tidak sampai muncul dalam konstalasi politik bukan berarti gerakan mahasiswa harus mengendap, akan tetapi ditengah pengendapan itu harus ada konsolidasi ditingkatan grasroot yaitu konsolidasi masyarakat sipil yang solid.
Agenda gerakan mahasiswa kedepan adalah ruang gerak mahasiswa harus lebih reaktif dalam mensikapi kondisi sosial masyarakat. Mahasiswa tidak perlu terjebak dalam konstalasi politik nasional sementara ia harus kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa. Perjuangan kedepan adalah bagaimana membangun kekuatan sosial masyarakat dengan melakukan kerja bareng bersama-sama rakyat. Hal ini menginggat bahwa salah satu hal yang menyebabkan terpecahnya konsolidasi gerakan mahasiswa adalah terjebak dalam arus politik nasional yang sebenarnya jauh dari kegiatan mahasiswa. Untuk itu salah satu perekat dari keberlanjutan gerakan mahasiswa adalah membangun kekuatan bersama-sama rakyat.
Penulis: unidentified
Analisis singkat sejarah gerakan mahasiswa Indonesia 1966-2001
PELOPOR DAN PENGAWAL REVOLUSI DEMOKRASI:GERAKAN MAHASISWA SEBAGAI GERAKAN POLITIK NILAI
oleh : M. Fadjroel Rahman
DUA TAHAP REVOLUSI DEMOKRASI DAN PERAN OPOSISI ADHOC
Puncak revolusi mei 1998 adalah penggulingan Jenderal Besar (purn) Soeharto, didahului oleh pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa Indonesia. Namun, revolusi mei 1998 hanyalah awal dari tahap pertama (first strage) revolusi demokrasi yang dipelopori gerakan mahasiswa. Tahap pertama revolusi demokrasi ini merupakan tahap pembongkaran kesadaran massa dan mahasiswa terhadap struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Proses pembentukkan tahap pertama revolusi demokrasi ini berlangsung sepanjang sejarah rezim Orde baru (ditandai sejumlah "puncak" perlawanan gerakan mahasiswa 1974, 1987,1989, dan 1998). Peran oposisi adhoc gerakan mahasiswa merupakan peran historis yang dipaksakan secara struktural oleh rezim Orde baru yang menjalankan satu jenis faasisme baru yaitu fasisme pembangunan (developmental fascism). Peran ini menjadi permanen sepanjang sejarah rezim Orde baru karena diberangusnya semua kekuatan oposisi formal (dalam kondisi demokrasi merupakan peran partai politik) dan ditundukkannya masuarakat sipil secara korporatis-fasistis, maupun melalui kekerasan terbuka.
Peran oposisi adhoc ini kembali dijalankan gerakan mahasiswa dibawah rezim Abdurrahman Wahid karena; Pertama: agenda reformasi total tidak dilaksanakan oleh semua lembaga politik baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif; kedua: tidak ada satupun partai politik yang menegaskan kekuatan politik oposisional dan memperjuangkan pelaksanaan agenda reformasi total tanpa kompromi politik dengan rezim Orde baru; ketiga: semua partai politik peserta pemilu 1999 (48 parpol) adalah legitimator UU pemilu yang cacat demokrasi karena mensyahkan keberadaan TNI/POLRI di legislatif (DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II) dan keikutsertaan partai Golongan Karya dalam pemilu tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan politik, ekonomi dan HAM sepanjang 32 tahun rezim Orde baru. Dengan demikian semua partai politik berkhianat terhadap agenda reformasi total dan revolusi demokrasi, karena menjadi kolaborator politik rezim Orde baru .
Tahap pertama revolusi demokrasi ini berawal pada tergulingnya Jenderal Besar (purn) Soeharto da berakhir pada pelaksanaan seluruh agenda reformasi total. Bila seluruh agenda reformasi total dijalankan maka terbentuklah demarkasi politik demokrasi/reformasi total terhadap politik anti-demokrasi/anti reformasi total. Oleh karena agenda reformasi total belum dijalankan hingga rezim Abdurrahman Wahid sekarang, maka gerakan mahasiswapun terus menerus menjalankan oposisi adhoc-nya. Dapat dicatat dengan sejumlah "puncak lain" selain Mei 1998 (pendudukan DPR/MPR dan penggulingan Soeharto), November 1998 (Semanggi I, penolakan terhadap SI MPR), September 1999 (Semanggi II, Penolakan terhadap UU Penanggulangan Keadaan Bahaya), Oktober 1999 (Penolakan terhadap Habibie dan Wiranto), Januari 2001 hingga sekarang (tuntutan terhadap penurunan Abdurrahman Wahid serta pembubaran dan pengadilan Partai Golkar).
Dalam skala waktu,tidak dapat ditetapkan kapan tahap pertama revolusi demokrasi atau pelaksanaan agenda reformasi total berakhir. Bukan tidak mungkin, bahkan rezim berikutnyapun yang berasal dari pemilu 1999 yang cacat demokrasi, bila Abdurrahman Wahid mengundurkan diri, tidak akan mampu dan mau menyelesaikan tahap pertama revolusi demokrasi tersebut. Tetapi secara teoritis, tahap kedua (second stage) dari revolusi demokrasi dapat diawali bila semua agenda reformasi total sudah dijalankan. Tahap kedua ini merupakan tahap pembongkaran struktur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menindas atau eksploitatif. Pada tahap keduainilah pemantapan dan pengembangan demokrasi dijalankan melalui proses konsolidasi dan pendalaman demokrasi.
GERAKAN POLITIK NILAI VERSUS GERAKAN POLITIK KEKUASAAN
Apakah gerakan mahasiswa bebas kepentingan politik? Tentu tidak, karena kepentingan pertama dan terutama yang diperjuangkannya adalah nilai-nilai (values) atau sistem nilai (values system) yang sifatnya universal seperti keadilan sosial, kebebasan, kemanusiaan, demokrasi dan solidaritas kepada rakyat yang tertindas. Karena itu oposisi adhoc gerakan mahasiswa di Indonesia merupakan gerakan politik nilai (values political movement) dan bukan gerakan politik kekuasaan (power political movement) yang merupakan fungsi dasar partai politik.Nilai-nilai universal tersebut juga hidup dalam konteks kesejarahan suatu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa di Indonesia menterjemahkan nilai-nilai tersebut dalam konteks politik kontemporer Indonesia dalam bentuk agenda reformasi total sekarang ini berupa:
1. Amandemen UUD '45 menjadi konstitusi demokrasi,
2. Pencabutan Dwifungsi ABRI (TNI/Polri) atau penghapusan peran politik, bisnis dan teritorial TNI/Polri.
3. Pengadilan pelaku KKN sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid,
4. Pengadilan pelaku kejahatan HAM sepanjang pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.
5. desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya,
6. reformasi perburuhan dan pertanian.
Dibandingkan dengan gerakan politik kekuasaan yang menjadi ciri khas partai politik, dimana penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik semata-mata sebagai urusan taktis dan strategis untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan sekarang dan di masa depan. Maka gerakan politik nilai yang menjadi ciri khas gerakan mahasiswa walaupun melakukan penetapan agenda dan target politik maupun pemilahan lawan dan kawan politik, tetapi samasekali tidak untuk memperkuat dan mengukuhkan posisi politiknya dalam percaturan kekuasaan. Contohnya, ketika gerakan mahasiswa menolak pemilu 1999 dimasa rezim Habibie, lebih disebabkan oleh perhitungan bahwa pemilu tersebut cacat demokrasi dan mnegkhianati agenda reformasi total. Tetapi, untuk 48 parpol peserta pemilu 1999, pemilu tersebut merupakan peluang untuk meraih dan mengukuhkan kekauasaan politik atau sekedar memperoleh legitimasi hukum untuk keberadaan partainya, bahkan sekedar memperoleh sedikit jabatan dan sejumput uang.
GERAKAN POLITIK NILAI UNTUK MENUNTASKAN REVOLUSI DEMOKRASI
Karena berdiri sebagai gerakan politik nilai, maka gerakan mahasiswa angkatan 2001 sekarang pun dengan luwes menetapkan sejumlah agenda dan target politik baru yang menghindarkan mereka dari jebakan dan manipulasi kepentingan elite maupun partai politik tertentu. Melalui pertarungan gagasan yang cukup tajam antar kelompok dan gerakan mahasiswa, sekarang secara praktis semua elemen gerakan mahasiswa "bersatu lagi" sebagai gerakan politik nilai, membela dan mengawal revolusi demokrasi dengan memperjuangkan agenda reformasi total yang mereka cita-citakan bahu membahu. Kini, kita semua menyaksikan sinergi gagasan dan kekuatan gerakan mahasiswa "bersatu" memperjuangkan agenda reformasi total atau enam visi reformasi ditambah dengan agenda menurunkan Abdurrahman Wahid, menolak kenaikan harga BBM dan sembako dan menjadikan KKN orde baru -partai Golkar sebagai musuh bersama (Common Enemy).
Disarikan dari berbagai sumber
Kekerasan dalam Gerakan Mahasiswa: Demonstran/Pemberang?
Banyak kritik, gerakan mahasiswa belakangan ini dianggap tak lagi murni, dan sudah mulai memaksakan kehendak. Terutama karena merekapun mulai mempraktikkan kekerasan sebagai reaksi balik atas sikap represif aparat keamanan yang diterimanya. Kok bisa ya? Bukankah dulunya mereka semua adalah "anak-anak manis" yang berhasil didepolitisir oleh Orde Baru?
Dalam banyak pemberitaan pers, berbagai kesempatan perbincangan, atau sekedar nguping pembicaraan orang di bus, halte, atau mana saja, kemarin-kemarin ini memang sempat menguat kecemasan bercampur kecewa orang kebanyakan soal aksi-aksi mahasiswa belakangan ini. Keluhan mereka rata-rata sama: demonstrasi mahasiswa = macet di mana-mana, lalu soal turut beringasnya aksi-aksi mahasiswa dalam menyikapi perilaku represif aparat keamanan. Bahkan keluhan-keluhan ini kemudian bisa berkembang lebih parah lagi dan bermetamorfosis menjadi kecurigaan atas kemurnian motif dari setiap aksi mahasiswa, yang memang lebih banyak digelar dengan memenuhi-sesaki jalanan.
Untuk keluhan yang pertama –tanpa berpretensi mewakili suara seluruh kawan-kawan mahasiswa yang menggantungkan kerinduannya di jalan raya— harap dimaafkan. (Barangkali –mirip yang dilakukan para pekerja galian telepon atau ledeng— besok-besok setiap kali diadakan demonstrasi, mahasiswa harus memasang plang: "Maaf perjalanan anda terganggu. Anda harap mengambil jalan lain. Indonesia masih dalam perbaikan") Menduduki jalan raya dengan massa dalam jumlah besar memang sejak lama lazim dipakai untuk memperagakan protes kepada para penguasa yang tuli hatinya, beku nuraninya, dan membenci perubahan. Tujuannya jelas, sekali lagi peragaan. Unjuk rasa –bukan pertama-tama unjuk kekuataan— bahwa ada suara-suara ketidakpuasan yang gagal diserap oleh dinding-dinding gedung parlemen dan para penghuninya. Soal efektivitas cara ini, semua orang boleh berargumen dengan bukti masing-masing. Tapi cara ini memang sudah terlanjur menjadi tradisi. Karenanya, barangkali memang perlu ada proses pencanggihan metode aksi di masa mendatang, tentunya dengan tidak mengabaikan urgensi untuk mengakomodasi berbagai dukungan dan kritik dari masyarakat.
Memang, masih ada banyak cara menyatakan protes. Sebagai contoh, dalam bukunya The Politics of Nonviolent Action (1980), Gene Sharp mencatat ada sekitar 198 metode aksi nirkekerasan yang berhasil dihimpun dari sejarah gerakan politik dari berbagai belahan dunia. Itu yang tertulis, masih banyak metode yang tidak tertulis melekat dalam budaya masyarakat yang belum ditemukan. Juga, dari ke-198 aksi itu kemungkinan bisa berkembang lebih banyak tergantung kreativitas manusia dalam mengembangkannya sesuai dengan rezim politik yang dihadapinya. Dengan bukunya itu, Sharp -- yang pernah dijuluki sebagai ''Machiavelli nirkekerasan'' itu -- menolak anggapan umum bahwa metode nirkekerasan Gandhi tidak taktis untuk gerakan perubahan praktis untuk gerakan perubahan politik. Sebaliknya, kajian historisnya menunjukkan bahwa umat manusia dengan cara mereka masing-masing telah melakukan aksi nirkekerasan ketika ditindas oleh rezim berkuasa. Memang ada sebagian yang gagal mencapai perubahan politik cepat, tetapi sebagian besar berhasil mengesankan.
Dari sekian banyak macam metode aksi itu, Sharp membaginya ke dalam tiga bagian besar menurut derajat intensitasnya: (1) protes, demonstrasi, dan persuasi; (2) nonkooperasi ekonomi, sosial, politik; dan (3) intervensi tanpa kekerasan. Ketika dengan protes, demonstrasi, dan persuasi, sudah berhasil, metode nonkooperasi tidak dipergunakan. Metode intervensi dipakai hanya sebagai senjata pamungkas, ketika protes, persuasi, nonkooperasi, tidak berhasil.
Metode pertama adalah penyampaian tuntutan dengan jalan komunikasi publik, agar penguasa menanggapinya. Komunikasi tidak terbatas verbal, tetapi juga simbolik dan interaktif. Terdapat sekitar 54 metode termasuk di sini, di antaranya pernyataan publik, deklarasi, petisi, slogan, karikatur, poster, leflet, lobi, simbol pakaian, warna bendera, gambar seseorang sebagai protes, doa protes, drama, musik, parade, upacara kematian korban represi, pengiriman deputi perwakilan, duduk di jalan, walk-out, dan sebagainya.
Metode nonkooperasi adalah aksi nirkekerasan dengan cara tidak mau kerjasama dengan rezim atau memutus hubungan dengan rezim sehingga kepentingan rezim terganggu. Sekitar 103 macam metode termasuk di sini. Di antaranya, boikot, penundaan dukungan, mogok, keluar dari lembaga tertentu, tinggal di rumah saja, pergi hijrah, boikot ekonomi, embargo, sanksi ekonomi, menolak mendukung, menolak membantu, memblok komando dan informasi, menolak rapat, menolak dialog, dan sebagainya.
Metode intervensi diambil ketika kedua metode di atas tidak berjalan. Ia sebagai cara terakhir karena di dalamnya memiliki risiko tinggi. Metode ini adalah menekan secara psikologis dan fisik tanpa kekerasan kepada pihak lawan atau penguasa. Terdapat sekitar 41 macam aksi masuk di sini. Di antaranya ialah puasa, mempuasai hari-hari jatuhnya korban, mogok makan, menduduki tempat strategis, membuat alternatif organisasi massa, blokade tempat simbol penindasan, membuka kedok agen rahasia, membebaskan tahanan politik, memutus hubungan penguasa dengan pendukungnya, memojokkan posisi penguasa dari pergaulan internasional, dan sebagainya.
Sebagian besar aksi di atas telah dipraktikkan mahasiswa dalam banyak aksinya sepanjang tahun 1998 dengan hasil yang cukup gemilang. Prinsip dari semua aksi itu adalah nirkekerasan. Aksi demikian bisa berhasil efektif tanpa pengorbanan massa yang besar. Namun, aksi demikian akan efektif bila dilakukan secara konsisten, keberhasilan yang satu mendukung lainnya. Aksi nirkekerasan secara konsisten dapat meruntuhkan struktur bangunan kekuasaan, karena kekuasaan pada dasarnya bersandar pada hubungan kooperatif antara penguasa dan yang dikuasai, yaitu rakyat. Bila hubungan itu goyah dan retak, maka penguasa akan kehilangan pijakan. Semua jenis aksi di atas sedikit banyak menggoyahkan hubungan penguasa dan rakyatnya. Penguasa yang cerdas biasanya sangat tahu bahaya ini. Mereka akan segera merespons munculnya aksi dengan segera, bahkan sejak metode pertama muncul, kalau tidak ingin kehilangan basis kekuasaannya.
Sementara untuk keluhan yang kedua, jawabannya ternyata lebih sulit, dan sepertinya memang tidak cukup dengan sebuah permintaan maaf atau permakluman. Kalau dikatakan mahasiswa tidak mengerti politik tanpa kekerasan, itu tidak benar. Sebagian besar, kalau tidak dikatakan semua, protes mahasiswa selama ini sebenarnya demonstrasi tanpa kekerasan. Mahasiswa baru mengambil cara kekerasan, itu pun sangat minim seperti melempar dengan batu, sebatas untuk melindungi diri dari aparat yang brutal. Juga, demonstrasi mahasiswa selama Reformasi Damai antara Februari-Mei 1998 lalu yang berhasil menurunkan Soeharto hampir semua bersifat damai, tanpa kekerasan. Mengapa mahasiswa di Jakarta akhir-akhir ini tiba-tiba mengambil cara kekerasan? Melihat tindakan mahasiswa yang bersifat menyerang (offensive), mahasiswa kelihatan telah kehilangan daya kreasi dan terperangkap dalam cara kekerasan. Kawab-kawan mahasiswa sepertinya telah memasuki wilayah kekerasan. Mahasiswa telah menuntut perubahan politik dengan pemaksaan kehendak dengan kekuatan fisik (coercion by force) yang bisa mengerasi, melukai, bahkan menelan korban nyawa, mungkin nyawa mahasiswa sendiri, nyawa aparat, atau pihak lain.
Sejumlah suara kritik bahkan sudah mencemaskannya begitu jauh hingga ada yang sampai membayangkan bisa jadi saja nanti akan berkembang faksi-faksi garis keras dari kalangan mahasiswa yang berkembang mirip Brigade Merah di Italia, Tentara Merah di Jepang, atau kelompok-kelompok teroris ternama lainnya yang memang banyak beranggotakan para mantan aktivis mahasiswa yang sudah terlanjut frustasi dan memilih kekerasan dan terorisme sebagai sarana perjuangannya. Kalau sekarang baru pentung versus pentungan, gas air mata dan pelor versus lemparan batu ala intifadah, jangan-jangan di kemudian hari berkembang menjadi bom bunuh diri, atau modus-modus lain yang tak kalah menyeramkan. Wow!
Kalau mau disebut frustasi –sama seperti motivasi yang melatarbelakangi para anggota kelompok-kelompok penebar teror yang telah disebut di atas— barangkali memang ada sebagian kawan mahasiswa yang mengalaminya, tentunya dalam kadar dan tingkatan yang berbeda. Radikalisasi di mana-mana memang muncul dan berakar kuat dari menguatnya ketidakpuasan. Namun hal ini tidak bisa menjelaskan radikalisasi tiban –menjadi radikal dalam sekonyong-konyong— yang terjadi pada sekelompok besar mahasiswa Jakarta? Bukankah mereka terhitung "lebih miskin" tradisi aksi ketimbang banyak rekan mahasiswa di kota-kota "biang demo" seperti Bandung, Yogya, Semarang, Malang, Makassar, dan lain-lainnya?
Sejumlah analisis barangkali bisa kita pinjam untuk menjelasnya. Tapi sebagian besar bersepakat bahwa ada ketidakpuasan yang akumulatif, terus bertimbun. Kemarahan dan kekecewaan yang menggunung seperti itu memang selalu menjadi "lahan persemaian" yang subur bagi pemikiran-pemikiran radikal. Nah, hal itu makin kondusif karena "diberi pupuk", ada situasi yang secara obyektif mendukungnya, yakni berlarut-larutnya krisis ekonomi yang membuahkan kehancuran kredibilitas pemerintah di hadapan rakyatnya. Hasilnya, muncul sebuah kesadaran baru yang fenomenal, sebuah kesadaran to do something. Nah, begitu kesadaran ini hampir mematang, secara terus menerus dibenturkan oleh kenyataan empirik bahwa suatu perubahan senantiasa bukanlah sebuah proses tawar menawar yang berjalan mulus. Ada konflik keras di sana, ada korban yang jatuh karenanya. Di saat seperti itu, kekesalan yang memuncak akibat terlalu gemas menyaksikan perubahan yang diharapkannya tak kunjung terjadi, rasa frustasi mulai muncul. Cara-cara lama menegoisasikan kehendak pun mulai dikaji ulang. Sebagian mereka yang belum sampai pada kepenuhan pemahaman bahwa perjuangannya itu adalah sebuah "pekerjaan jangka panjang", tidak segan-segan memangkas akal sehatnya. Tanpa pikir panjang, mereka merasa perlu mengelaborasi lebih lanjut prinsip-prinsip nirkekerasan –tanpa menutup sikap pembelaan diri tentunya—dengan mencari jalan lain yang bisa lebih efektif, sekalipun sedikit banyak hal itu mengandung prinsip kekerasan yang dikecamnya sendiri. Situasi ini diperparah oleh belum terkonsolidasinya secara baik kesadaran massa. Sehingga setiap aksi yang dilakukan selalu beresiko bakal dimuati oleh banyak "turis-turis politik", sejumlah mahasiswa yang ikut aksi tanpa didukung oleh kematangan refleksi atas aksinya dan hanya mengalaminya sebagai sebuah petualangan yang memacu adrenalinnya –sebuah kebutuhan eksistensial yang memang melekat dengan karakter kemudaannya.
Penjelasan di atas dapat dengan mudah memperoleh pembenaran, cukup dengan mencermati betapa cairnya ikatan politis –apalagi ideologis— massa yang selama digelar. Harap maklum, setelah sekian lama didepolitisasi, sebagian besar kawan terlanjur menjadi mahasiswa yang mahal dan manja. Kehadiran sebagian mereka sebagai "penggembira" dalam setiap aksi sesungguhnya berbahaya –meskipun kuantitas mereka sangat signifikan untuk "menggentarkan" lawan. Dengan kesadaran politik yang masih sungguh cair, dan masih berkutat sebatas slogan, sulit bagi mereka untuk bisa menempatkan dirinya sebagai massa aksi.
Pantas dipertanyakan bila sebagian aktivis menilai bahwa dialektika pemikiran tentang paradigma gerakan telah selesai, seolah-olah telah terbangun sebuah ideologi gerakan yang terlalu suci untuk selalu direevaluasi. Kita bisa bersepakat pada perubahan politik sebagai muara dari pergerakan ini, tapi visi mereka yang menempatkan mobilisasi untuk melakukan perlawanan terbuka dan frontal justru akan berhadapan dengan tembok yang terlalu keras untuk bisa ditembus saat sebagian besar anggota masyarakat dan kelompok-kelompok strategis lainnya belum siap.
Ini jelas bukan penghakiman. Siapapun boleh saja setuju, atau berseberangan dengan analisis ini. Pahamilah, deras bergulirnya dinamika gerakan mahasiswa selalu membuka kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan internal, ataupun pergeseran visi dalam memahami gerakan kita ini. Satu-satunya yang tak bakal berubah adalah kesepakatan kita bersama: kita akan terus bergerak sampai perubahan yang kita rindukan bakal terjelang. Setiap penindasan senantiasa akan mendatangkan perlawanan. Sepakat?
Andreas Ambar Purwanto
Friday, April 07, 2006
Teologi Pembebasan dan Gerakan Mahasiswa
teologi_pembebasan_dan_gerakan_m.htm
Oleh Herwindo
Gerakan mahasiswa pada era rezim diktator Soeharto hingga saat ini, tidak sedikit pula yang memberikan label bahwa gerakan liberal mulai mengembang. Stigmatisasi kaum radikal mulai menjamur pada kalangan bawah (masyarakat biasa) dan menebarkan wahyu pemberontakan, juga hal yang sempat menjadi mitos terbesar dalam setiap gerakan mahasiswa. Namun tidak kalah banyaknya opini, bahwa mahasiswa Indonesia yang radikal dan progressiv dari berbagai lingkungan sosial serta lintas kultur mulai memainkan perannya, fungsi sosialnya melalui gerakan-gerakan pembebasan.
Linkungan sosial di Indonesia mayoritas bangsa Indonesia yang religiusitasnya tinggi, menjadikan gerakan mahasiswa dengan misi pembebasannya dari penindasan totaliter Soeharto mendapatkan stereotip positif. Khususnya bagi umat Islam. Terideologisasi oleh teologi pembebasan. Tetapi di sini tidak berupaya untuk meng-klaim, bahwa gerakan penggusuran simbol orde baru (Soeharto) yang represif itu merupakan hasil kesadaran umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia.
Namun bila berbicara formasi sosial yang menindas dari rezim Soeharto, berekses lebih pada pemeluk Islam dan membentuk bola salju atas pegerakan pembebasan yang digulirkan oleh intelektual muda Indonesia merupakan bentuk geneologis dari violence yang dilakukan negara (state). Adanya sosial gap, kaya-miskin dan tumbuhnya konflik horisontal adalah, anak kandung dari kebijakan pemerintah maupun negara yang timpang. Tidak adanya pemerataan kesejahteraan sosial.
Kemiskinan absolut yang bersumber pada minimnya pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan relatif yang merupakan akibat pertumbuhan ekonomi, menjadi abstraksi sosial yang nyata di Indonesia. Melalui “ideologi” pembangunan nasional, rezim Soeharto membangun kemiskinan dan krisis multi dimensional hingga sekarang. Kemiskinan adalah, sesuatu bisa (racun) disatu sisi dan memberi madu pada sisi lain.
Monopoli, kolusi, korupsi dan nepotisme sedari sang diktator Soeharto sampai saat ini merupakan komoditas yang surplus. Relasinya dengan tekstual teologi pembebasan yang bersinggungan dengan wacana agama sangat jelas yaitu, pembebasan aspek atau dimensi sosial dari teologi pembebasan melarang keras adanya eksploitasi dan manipulasi diberbagai bidang, baik secara fisik maupun psikis oleh dan/atau siapapun.
Bentangan relevansi dalam tulisan ini diberikan dapatlah disisipkan contoh seperti, dalam bidang ekonomi praktek riba dan monopoli yang mengedepankan nilai lebih dilarang keras (Qs. Al Baqarah 275-278). Segala bentuk zakat, infaq dan sedekah merupakan sugesti yang baik dan benar agar manusia tidak teralienasi atas dirinya dari lingkungan sekitarnya dan tidak mengadakan penimbunan harta yang mengakibatkan surplus yang pada akhirnya secara langsung mengeksploitasi manusia lainnya.
Hal lainnya yang dapat dijadikan pijakan identifikasi nilai-nilai teologi pembebasan yaitu, manusia memiliki hak untuk hidup, manusia memiliki hak untuk bereproduksi, manusia memiliki hak untuk berpikir bebas dan manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Empat pointer ini merupakan nilai-nilai teologi pembebasan dalam ajaran agama Islam yang mungkin juga merupakan ajaran agama-agama lain di dunia.
Ada atau tidaknya korelasi antara pergerakan kaum intelektual muda atau mahasiswa dengan teologi pembebasan masih perlu dicari validitasnya dan kebenarannya. Namun jikalau berbicara humanitas, yang lekat juga dengan ajaran agama yang menjadi nilai-nilai teologi pembebasan dari pergerakan pembebasan untuk menciptakan perubahan sosial, yang dilancarkan mahasiswa bersama rakyat mungkin bukanlah hubungan yang insidental pula.
Intinya perubahan harus tetap ada, apapun alasannya dan seperti apa perubahan yang menjadi kebutuhan mahasiswa ? Perubahan yang mendasar, Revolusi Sosial !!!
Thursday, April 06, 2006
Buloggate II dan Progresivitas Gerakan Mahasiswa
Kompas, Senin, 15 april 2002
Ahmad Fuad Fanani
Perkembangan kasus dana nonbudgeter Bulog, sampai saat ini masih terus menarik untuk dicermati. Terlebih lagi pascaperistiwa penangguhan penahanan Akbar Tandjung oleh PN Jakarta Pusat hari Jumat.
Alasan dibebaskannya Akbar, menurut Humas PN Jakarta Pusat karena dia tidak lagi dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan bukti, ataupun mengulangi tindakan kejahatan lagi. Maka, keluarlah SK No 449.Pid.B/2002/PN Jak-Pus, yang menurut mereka berawal dari jaminan dari istri beliau. (Kompas, 7/4/2002)
Seperti sudah banyak diduga, penangguhan penahanan tersebut pasti menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Kontroversi itu paling tidak, bisa dilihat dari kenyataan tidak dibebaskannya tahanan lain pada kasus yang sama, yaitu Rahardi Ramelan, Wilfred Simatupang, dan Dadang Sukandar. Bahkan, yang lebih aneh lagi, Rahardi Ramelan justru diperpanjang masa penahanannya 60 hari, dengan dalih untuk mempermudah pengusutan dan penanganan kasus tersebut.
Sebetulnya, dari fakta yang ada, tampak dari awal bahwa penanganan kasus ini jauh berbeda dengan kasus terdahulu (Buloggate I). Bila dahulu proses perjalanannya di DPR tidak bertele-tele, maka sekarang tampaknya sedikit terulur-ulur, tidak ada kekompakan, dan terjadi perubahan keputusan politik tiap detik.
Hal itu bisa terlihat tidak hanya di panggung politik saja, namun juga merambah pada penanganan hukum ataupun peliputan media yang tidak segegap-gempita masa lampau. Maksudnya, bila dahulu hampir semua media membangun wacana bahwa Gus Dur beserta kawan-kawannya harus diadili, maka yang tampak sekarang adalah seakan-akan terjadi politisasi pada kasus ini.
Meskipun publik akhirnya agak lega sedikit dengan ditahannya Akbar Tandjung pada 7 Maret 2002, tetapi itu tetap belum bisa memulihkan kepercayaan publik. (Kompas, 8/3/ 2002). Karena, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa penahanan itu tak lebih dari sebuah sandiwara murahan dan gampang basi.
Apalagi, Akbar yang sudah jelas menjadi tersangka belum juga mau mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Jika ia tidak mau mundur dari Ketua Umum DPP Golkar, mungkin orang masih mau memaklumi, namun pada hal yang pertama tentu menimbulkan tanda tanya besar. Karena, persoalan moralitas politik dan keteladanan publik layak dipertimbangkan olehnya.
Fenomena gerakan mahasiswa
Pemerintahan Indonesia yang sedang berjalan di era transisi, agar tidak menyimpang ke otoritarianisme kembali, haruslah bergerak secara progresif, dinamis, dan kalau perlu revolusioner. Maka, penanganan atas penyelewengan dana Bulog ini haruslah diusut secara tuntas dan maksimal. Dalam hal ini, gerakan mahasiswa banyak diharapkan geraknya untuk memberikan pressure kepada pemerintah yang berjalan dengan lemah gemulai seperti saat sekarang. Namun, dalam menyikapi kasus Buloggate II, ironisnya gerakan mahasiswa mengidap penyakit yang tidak jauh berbeda dengan fenomena keadaan politik Indonesia di atas. Padahal, pada pemerintahan sebelumnya dan untuk kasus yang sama, gerakan mereka berjalan secara spektakuler, fenomenal, dan mengundang decak kagum sebagian rakyat Indonesia.
Bila kita amati gerakan mahasiswa 2001, setidaknya akan kita jumpai tiga warna gerakan berdasarkan pemetaan isu yang diusung dan diperjuangkan. (Tabloid Detak, Edisi Maret 2001)
Pertama, gerakan mahasiswa yang terkumpul dalam aliansi BEMI (Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia). Mereka terdiri dari PMII, Famred, Jarkot, Forkot, BEM PT Jawa Timur, serta sebagian gerakan kiri lainnya. Pada waktu itu, isu yang mereka perjuangkan adalah pembubaran Golkar, pengadilan Soeharto, dan desakan untuk percepatan pemilu. Dalam hal penurunan Gus Dur yang terlibat Buloggate I, mereka cenderung tidak larut serta bahkan terkesan membelanya.
Kedua, mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia). Kelompok ini terdiri dari UI, ITB, Trisakti, UNJ, IPB, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Isu yang mereka usung dan perjuangkan adalah menuntut Gus Dur untuk turun, pembersihan KKN, pengadilan Soeharto, dan pelaksanaan enam agenda reformasi. Di antara beberapa elemen gerakan mahasiswa yang ada, merekalah yang paling gegap-gempita dan bersemangat untuk menurunkan Gus Dur.
Ketiga, kelompok yang tidak bergabung dengan mereka di atas dan berdiri membawa benderanya masing-masing. Mereka adalah KAMMI, HMI MPO, HMI DIPO, IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Alfonso (Aliansi Lembaga Formal Seluruh Indonesia), Hammas, dan lain-lain. Kelompok ini menganggap bahwa Gus Dur hanyalah entry point dari seluruh desakan untuk menegakkan clean and good governance. Maka, yang lebih diperlukan adalah revolusi sistemik atas segala perangkat politik dan budaya Indonesia.
Beberapa pengelompokan gerakan mahasiswa berdasarkan tipologi gerakan diusung, sampai sekarang masih bisa kita jumpai. Setidaknya sekarang ini ada kelompok mahasiswa kanan, kiri, dan tengah yang tampak muncul di permukaan. (Ahmad Fuad Fanani, Republika, 16/3/2002). Namun, berbagai tipologi gerakan mahasiswa 2002 yang ada tersebut, dalam penyikapannya terhadap kasus Buloggate II, sangat jauh tertinggal dari gerakan mahasiswa 2001. Karena, sampai persidangan Akbar yang ketiga kalinya, hanya BEM UI yang bisa kita saksikan bersama-sama menuntut. Meskipun KAMMI melakukan demonstrasi juga, itu hanya terjadi di daerah-daerah. Malahan, sekarang ini KAMMI dan gerakan mahasiswa kanan lainnya seperti Hammas dan HMI MPO lebih menyukai dan merasa perlu untuk melakukan demonstrasi mengutuk penyerangan Israel atas Palestina.
Kemudian, gerakan mahasiswa yang sering diidentikkan radikal, revolusioner, dan garang dalam berunjuk rasa seperti PMII, Famred, Forkot, Jarkot, dan lain sebagainya juga terlihat diam dan tenteram melihat permainan politik dan hukum di balik kasus Buloggate II ini. Padahal, merekalah yang dahulu paling agresif mengutuk Orde Baru, menuntut pengadilan Soeharto, dan mendesak pembubaran Golkar. Namun, pada kasus yang merupakan momentum pembukaan kotak pandora atas tuntutannya di atas, mereka kurang terlihat pro-aktif untuk meresponsnya.
Lantas, ke mana pula perginya dan istirahatnya gerakan mahasiswa yang bertipologi tengah-tengah seperti IMM, HMI DIPO, PMKRI, GMNI, GMKI, dan sebagainya? Kenapa mereka belum melakukan demonstrasi mengutuk pembantaian negara Palestina dan tidak juga mendesak penuntasan kasus Buloggate II sebagai perwujudan visinya sebagai agent of social change and moral control? Padahal, peran kesejarahan dan visi transformasi mahasiswa yang harum sepanjang sejarah dalam menegakkan keadilan dan demokratisasi, banyak ditunggu masyarakat banyak yang sudah jengah terimpit oleh krisis dan ketidakpastian politik.
Tuntutan kesejarahan
Menurut M Hatta, pemuda yang di antaranya sebagian besar terdiri dari para mahasiswa adalah harapan bangsa dan pelopor dalam setiap perjuangan. Pernyataan itu bukanlah sekadar pujian atau isapan jempol belaka, tetapi sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dimungkiri. Hal itu tampak terlihat pada gegap-gempita perjuangan para pemuda Indonesia yang berhimpun dalam Budi Oetomo pada 2 Mei 1908, para pemuda yang menggalang persatuan Indonesia lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Hatta dan kawan-kawannya di Belanda yang menyosialisasikan negara Indonesia, serta perjuangan Soekarno beserta angkatannya lewat pendirian PNI di Bandung yang bergerak memperjuangkan nasionalisme dan menolak hegemoni Belanda. Begitu juga, ketika persiapan proklamasi kemerdekaan, para pemuda Indonesia yang dipandegani Sukarni adalah mereka yang meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi itu. (Ben Anderson, Revoloesi Pemoeda, 1988)
Pernyataan Bung Hatta di atas relevan dengan keadaan sekarang, khususnya sebagai pemecut semangat kebangkitan dan progresivitas gerakan mahasiswa yang cenderung melemah. Karena, ketika partai politik sebagai organisasi politik resmi negara melemah fungsinya seperti saat ini, gerakan mahasiswalah yang dituntut untuk mengingatkan dan mendesak terus-menerus. Terlebih lagi partai politik Indonesia saat ini, tidak peka sama sekali terhadap isu-isu publik untuk pemberdayaan rakyat, pengentasan krisis, serta pencerdasan bangsa. Mereka lebih sibuk dengan isu-isu berdimensi aliran, uang, serta pembagian kekuasaan.
Oleh karena itu, tidak alasan lagi bagi gerakan mahasiswa untuk tidak bergerak dan menyatukan langkah dalam menegakkan kebebasan dan keadilan.
Pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan budaya, karena ia memiliki kemandirian dan berdampak politik yang sangat luas. Oleh karena itu, mereka tidaklah boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mereka juga harus senantiasa menegakkan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Maka, budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan dan tidak peduli dengan perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan mahasiswa. (Yozar Anwar, Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20, 1981)
Meskipun pemerintah, para politisi, anggota DPR, ataupun para eksekutif dan penguasa seperti tampak kita saksikan sehari-hari kurang berbudaya adiluhung, namun mahasiswa sebagai harapan bangsa terbesar tidaklah perlu terhinggapi virus tersebut. Terlebih lagi, budaya patron-client, malu, sungkan dengan senior, dan bermuka dua (munafik) yang banyak menjangkiti politisi dan sebagian masyarakat itu, bukanlah contoh yang bagus bagi para aktivis gerakan mahasiswa.
Agar gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, revolusioner, dan inklusif, menurut penulis, gerakan mahasiswa haruslah meniscayakan hal berikut ini.
Pertama, pro-aktif merespons keadaan dan teguh pendirian. Gerakan mahasiswa haruslah bersatu dalam visi penegakan keadilan dan penumpasan kemunafikan. Hal ini bisa dilakukan dengan saling memasok informasi untuk selanjutnya dilanjutkan pada penyusunan agenda aksi. Sedangkan teguh pendirian yang dimaksud di sini adalah gerakan mahasiswa haruslah bersifat independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan para seniornya. Karena, hal ini biasanya hanya akan menimbulkan friksi di kalangan sendiri dan saling memperebutkan proyek demonstrasi.
Kedua, melakukan dialog transformatif-meminjam istilah Jurgen Habermas-untuk menciptakan masyarakat komunikatif yang demokratis. Bila selama ini gerakan intelektual cenderung elitis dan menggunakan bahasa yang mengawang, maka gerakan mahasiswa yang juga gerakan intelektual plus, haruslah mencerdaskan, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat yang selama ini banyak ditindas.
Ketiga, mendorong para aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektul yang memadai dan berjiwa intelektual organik-meminjam istilah Antonio Gramsci.
Hal ini berguna agar para aktivis gerakan tidak hanya sibuk di lapangan, kurang melakukan refleksi, dan cenderung bergerak secara pragmatis. Bila mereka mampu memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, tentu saja akan berguna pada penyusunan strategi dan pengajuan alternatif konsep penyelesaian masalah yang dikritik secara lebih sistematis dan memadai.
Terakhir, ketidakpastian penanganan Buloggate II dan kelambanan pemerintah dalam melaksanakan agenda reformasi untuk menegakkan demokrasi adalah sebuah momentum yang baik untuk membangkitkan kembali progresivitas gerakan mahasiswa. Karena, kesempatan ini tidaklah bisa datang untuk kedua kali. Di samping, bila gerakan mahasiswa hanya diam dan tidak merespons secara kritis pada era kali ini, hal itu tentu saja mengkhianati kesadaran kesejarahan dan visitransformatif gerakan mahasiswa.
Viva gerakan mahasiswa Indonesia, semoga sukses perjuangan kita! Wallahu A'lam.
Tuesday, April 04, 2006
Gerakan Mahasiswa Tak Seperti Dulu
AKSI-aksi mahasiswa yang belum lama surut dalam beberapa hari terakhir muncul kembali. Akumulasi mahasiswa yang terlibat dalam aksi turun ke jalan terus bertambah, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah kota besar lainnya. Gelombang mahasiswa yang bergerak menuju Gedung MPR/ DPR Senayan makin membesar dan diperkirakan akan terus memuncak dalam minggu ini. Mahasiswa dengan warna-warni jaket dan polah-tingkahnya kembali tampil di layar televisi, surat kabar, dan majalah-majalah. Akankah peristiwa dramatik yang masih sangat segar dalam ingatan kita, ketika mahasiswa berbondong-bondong menguasai gedung para wakil rakyat yang berakhir dengan tersingkirnya seorang presiden dari kekuasaannya, berulang kembali?GERAKAN mahasiswa tahun 2001 tidak sama sebangun dengan gerakan yang muncul di tahun 1998. Pada awal tahun 1998 belum ada tanda-tanda yang cukup berarti yang bisa ditangkap bahwa mahasiswa akan bergerak dalam jumlah yang masif dan cukup kuat untuk menantang penguasa otoriter Orde Baru yang telah bercokol selama 32 tahun. Ketika Soeharto dikukuhkan kembali oleh MPR yang dipimpin mantan Menteri Penerangan Harmoko untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia, baru sejumlah kecil mahasiswa yang mulai resah dan melakukan konsolidasi. Namun, sekonyong-konyong gerakan itu muncul bagaikan bola salju, makin membesar dan makin cepat bergulir.
Diawali dengan bentrokan dengan aparat kepolisian dan militer yang masih represif pada 2 Mei 1998, gerakan itu dengan cepat menular ke semua kampus. Penembakan terhadap empat mahasiswa Trisakti 13 Mei 1998, yang hingga kini belum tuntas diungkap, semakin mengobarkan semangat perlawanan mahasiswa. Puluhan ribu mahasiswa pada 18 Mei menyerbu Senayan dan gelombang itu makin membesar hingga Soeharto terpaksa meletakkan jabatan kepresidenannya.
Aksi-aksi mahasiswa terus berlanjut hingga terpilih duet Presiden Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri melalui pemilihan umum yang dinilai cukup demokratis. Setelah itu gerakan mahasiswa tinggal riak-riak kecil yang tidak jelas lagi target dan tidak didukung oleh visi yang luas. Namun, dalam beberapa hari terakhir gelombang aksi mahasiswa marak kembali.
Berbeda dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 yang lebih didominasi oleh gerakan di luar kampus, aksi-aksi mahasiswa saat ini diawali dengan keterlibatan para aktivis organisasi formal kampus, baik yang tergabung dalam senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, maupun keluarga mahasiswa. Mereka adalah para aktivis yang umumnya berafiliasi dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) atau Jaringan Mahasiswa Indonesia (JMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Keterkaitan itu dapat dengan mudah ditangkap dengan mendengarkan yel-yel dan lagu-lagu yang dinyanyikan ketika aksi maupun dari ukuran yang dipergunakan, yakni enam visi reformasi. Enam visi reformasi yang dimaksud adalah pencabutan Dwifungsi TNI/Polri, amandemen UUD 1945, otonomi daerah, supremasi hukum, pembudayaan demokrasi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan Soeharto dan kroni-kroninya.
Sejak 15 Januari 2001, para aktivis lembaga formal kemahasiswaan ini bergerak dengan atribut-atribut kampusnya menyerukan dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate serta mengingatkan kembali enam agenda reformasi yang mereka perjuangkan. Para aktivis itu menolak dikategorikan dalam kelompok massa anti-Presiden Abdurrahman Wahid, meski dalam orasi mereka sangat kritis dan memberi nilai negatif kepada Abdurrahman Wahid. Bahkan dalam orasi maupun yel-yel mereka sering telontar tuntutan agar Abdurrahman Wahid mengundurkan diri.
***
KESATUAN-kesatuan aksi yang tidak berbasis agama, seperti Forum Kota, Jaringan Kota, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi (Gempur), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Jaringan Kota, dan berbagai kesatuan aksi lainnya yang muncul setelah Soeharto tumbang belum memberikan sumbangan signifikan dalam gelombang aksi mahasiswa hari-hari ini. Mereka tengah berkonsolidasi untuk menyuarakan kembali tuntutan penghancuran Orde Baru, pengadilan Soeharto dan kroninya dalam mahkamah rakyat, dan pembubaran Partai Golkar. Dalam gelombang aksi yang berlangsung hingga akhir pekan lalu, baru sejumlah kecil mahasiswa yang turun ke jalan, sebagian lagi masih bersikap menunggu.
Akan tetapi, Jumat 26 Januari, di tengah gelombang mahasiswa dan massa anti-Abdurrahman Wahid, muncul sebuah kesatuan aksi baru yang menamakan diri Komite Mahasiswa Indonesia (KOMI). Tidak berbeda dengan para aktivis organisasi formal mahasiswa yang dapat diidentifikasi dengan mudah dari kelompok mana, asal-usul mereka dapat ditebak dengan mudah dengan mendengarkan jargon-jargon, yel-yel, dan lagu-lagu yang dinyanyikan. Tokoh-tokoh gerakan yang ada dalam KOMI merupakan para pemain lama yang dulu bergabung dalam Forum Kota, Famred, dan lain-lain. Namun, sebagian besar yang terlibat dalam KOMI memiliki keterkaitan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memiliki hubungan erat dengan Nahdlatul Ulama (NU).
Arif, aktivis KOMI, mengatakan bahwa kekisruhan politik yang terjadi selama ini dibuat oleh Orde Baru baik melalui teror bom, disintegrasi, maupun gerakan-gerakan politik lainnya. Orde Baru ingin agar kekuasaan kembali ke tangannya. Menurut Arif, mahasiswa yang terlibat dalam gerakan anti-Abdurrahman Wahid ada kaitannya dengan pudarnya organisasi kemahasiswaan berbasiskan agama dalam memonopoli sumber-sumber dana dari Bulog, Pertamina, dan badan-badan usaha milik negara lainnya. "Mereka lebih berorientasi pada kekuasaan," kata Arif yang juga ketua PMII Jakarta Timur itu.
Kaum "veteran" gerakan mahasiswa tahun 1998 masih sangat menentukan dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut. Ada di antara mereka yang terlibat langsung dalam aksi namun ada juga yang sekadar menempatkan diri sebagai pengatur strategi dan sumber referensi. Sebagian besar di antaranya adalah tokoh-tokoh mahasiswa yang kelulusannya tertunda-tunda dan kuliahnya terkatung-katung atau mereka yang telah lulus tetapi tidak kunjung memperoleh pekerjaan.
"Gus Dur tidak bisa menjamin kehidupan saya. Sampai sekarang saya belum juga dapat pekerjaan," ujar seorang lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, yang ditemui saat berbincang-bincang dengan sejumlah aktivis mahasiswa yang akan menggelar aksi mendukung Pansus Buloggate dan Bruneigate.
***
KEKUATAN gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi yang terjadi di tingkat elite politik. Mereka terpecah dalam kelompok anti-Abdurrahman Wahid, pendukung Abdurrahman Wahid, dan kelompok di tengah yang masih ragu-ragu. Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini. Kemurnian gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral makin diragukan. Mereka tidak banyak berbeda dengan massa rakyat yang mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan elite politik yang mengutamakan kekuasan. Dalam keadaan seperti itu tidak mudah gerakan mahasiswa tahun 2001 dapat merebut hati rakyat pada umumnya. Peran sebagai gerakan moral jangan-jangan direduksi menjadi sekadar kerumunan massa pengikut.
Dulu gerakan mahasiswa yang terserpih-serpih, tanpa pemimpin, menjadi sebuah mozaik yang membentuk kesatuan gerakan untuk meruntuhkan sebuah rezim yang lalim. Serpihan-serpihan itu kini tidak membentuk sebuah mozaik yang membuat orang kagum tetapi menjadi bagian dari sebuah kekuatan dan masyarakat yang terbelah.
Agus Haryadi, mantan aktivis Forum Salemba, mencoba menjelaskan mengapa gerakan mahasiswa yang ada sekarang tidak satu seperti dulu. Gerakan Mei 1998, kata Agus, memiliki musuh yang jelas, yakni Soeharto. Apa yang terjadi sekarang tidak berbeda dengan gerakan tersebut. "Sama seperti dulu, semula banyak mahasiswa yang takut dan ragu-ragu. Sekarang ini kita tengah menuju kristalisasi pendapat di kalangan mahasiswa. Ketika angin berembus cukup kuat, saya yakin mereka juga akan ikut," kata Agus yang masih menjalin hubungan dekat dengan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan.
Fanni, aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, mengemukakan, gerakan mahasiswa saat ini memang agak berbeda dengan gerakan tahun 1998. Pada tahun 1998 ada musuh bersama yang sama. Namun saat ini yang dipermasalahkan adalah tata nilainya. Namun, Fanni mengelak bahwa gerakan para aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang ada saat ini terkait dengan KAMMI atau HMI. "Kami berjalan sendiri, kami punya visi sendiri, yang menjadi ukuran kami adalah enam visi reformasi. Ketika agenda itu tidak dijalankan, apakah oleh Presiden atau MPR, kami akan terus bergerak," ujarnya.
Masinton, aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), menuduh para aktivis organisasi formal kemahasiswaan telah menjadi partisan politik. Mobilisasi massa mahasiswa dengan isu Buloggate dan Bruneigate, menurut dia, patut dipertanyakan. Alasannya, kalau mau jujur DPR mestinya juga menuntaskan kasus penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai ratusan trilyun rupiah, bukannya terpaku pada penyimpangan dana Yanatera Bulog. "Mahasiswa sekarang memang sudah jadi partisan politik. Mereka itulah dulu para pendukung kekuasaan BJ Habibie," kata Masinton.
Namun, menurut Agus Haryadi, tuduhan itu tidak beralasan karena aktivis organisasi formal kemahasiswaan yang tergabung dalam Forum Salemba maupun badan-badan eksekutif mahasiswa bersikap kritis terhadap pemerintahan Habibie dan memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Itu justru tidak dilakukan oleh Forkot dan lain-lainnya yang justru menyuarakan penolakan terhadap pemilu.
Fadjroel Rachman, anggota Presidium Forum Pascasarjana UI, berpendapat bahwa mayoritas mahasiswa yang menyuarakan pembubaran Orde Baru dan Golkar bukan berarti mereka pendukung Abdurrahman Wahid. Mahasiswa, kata Fadjroel, mengetahui bahwa dalang konflik elite politik saat ini adalah Golkar. Golkar memanfaatkan konflik politik untuk melindungi diri dari upaya-upaya semua elemen yang ingin menjalankan reformasi dan demokrasi.
"Bila Gus Dur terbukti secara hukum terlibat, mahasiswa tentu akan menuntut ia mundur. Namun bila tidak, seruan mahasiswa terhadap pembubaran Golkar akan makin gencar," kata Fadjroel.
Akan tetapi, Aznil, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang pernah dihajar aparat saat bersama delapan kawannya hendak menerobos Istana semasa kekuasaan Habibie, menyatakan bahwa gerakan mahasiswa saat ini telah cacat. Mahasiswa terjebak dalam blok-blok politik, baik yang anti-Abdurrahman Wahid dengan dibungkus isu dukungan terhadap Pansus Buloggate dan Bruneigate ataukah para pendukung Abdurrahman Wahid. Mestinya gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral berpihak pada rakyat, independen, dan tidak ikut dalam blok-blok politik.
"Saya kira rakyat sudah muak dengan gerakan mahasiswa. Perjuangan mahasiswa selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan elite. Mereka lupa bahwa demokrasi ini dibangun di atas darah, keringat, dan nyawa teman-teman," kata Aznil. (wis/win)
DARI JALANAN KE LSM: Kiprah Gerakan Mahasiswa dalam Pemilihan Umum
Ketika gerakan mahasiswa masih asyik masyuk dengan aksi-aksi turun ke jalan, sejumlah pengamat politik khawatir para calon pemimpin bangsa ini lalai merumuskan agenda reformasi lebih lanjut, sehingga kesalahan sejarah, saat mahasiswa sukses menumbangkan Orde Lama, tapi gagal menyusun platform Orde Baru, akan terulang. Namun, tampaknya selama bulan Ramadhan lalu, banyak para aktifis mahasiswa yang mengkaji ulang arah gerakan mereka, dan kini tampil lebih dewasa dengan menempatkan diri sebagai mitra tanding pelaksanaan pemilihan umum bulan Juni 1999. Salah satunya adalah University Network for Free and Fair Election (UNFREL).
Resmi diumumkan pada tanggal 5 Desember 1998, University Network for Free and Fair Election atau dikenal juga sebagai Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau Pemilu merupakan wujud kerjasama dari ---pada awalnya--- 14 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam pemilihan umum bulan Juni mendatang.
Gagasan untuk aktif memantau pelaksanaan pemilu dan mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilu muncul beberapa bulan sebelumnya, dengan berkaca pada pengalaman mahasiswa di negara-negara tetangga, seperti Muangthai dan Filipina. "Ide pembentukan Jaringan Universitas Pemantau Pemilu ini sebenarnya sudah lama sekali dicetuskan sebelum Presiden menawarkan kepada mahasiswa," kata Rama Pratama, mantan Ketua Senat Mahasiswa UI yang merupakan salah satu penggagas, "Pembentukan JUPP yang nantinya diwujudkan dalam kerja-kerja konkret ini merupakan semangat mendukung reformasi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu."
Motor penggerak UNFREL lainnya, yaitu pengacara Todung Mulya Lubis, SH menekankan bahwa dasar berdirinya JUPP antara lain memperjuangkan keinginan rakyat agar pemilihan umum berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga terwujud pemerintahan yang demokrasi. Mulya Lubis khawatir, tanpa pengawasan yang ketat, keinginan masyarakat ini tidak akan tercapai. 'Dengan mesin birokrasi kementerian dalam negeri dari pusat sampai ke kelurahan, maka amat banyak peluang terbuka bagi penyalahgunaan kekuasaan dan keberpihakan,'' kata mantan pengacara LBH Jakarta ini, sebagaimana dikutip harian Republika edisi 5 Desember 1998.
Sementara ahli sosiologi Dr. Riga Adiwoso Suprapto, dalam tulisannya dalam Pertemuan Nasional Pembentukan Jaringan Universitas Pemantau Pemilu 1999, menegaskan kewajiban moral sivitas akademika untuk menyukseskan pemilu. "Kekuatan perguruan tinggi adalah independensinya, kemampuannya bersikap netral, ketekadannya untuk mencari dan menyuarakan apa yang benar dan kejeliannya meneliti serta mengamati tindakan yang menyimpang," tulis Dr. Riga.
Luwes, Bebas, Terkendali
Sesuai dengan namanya pengorganisasian kegiatan dari UNFREL mengambil struktur organisasi jaringan (network organization). Masing-masing simpul jaringan memiliki kebebasan dalam menentukan kegiatan inti, hal yang didasarkan pada analisis kekuatan utama yang dimiliki. Dengan strategi demikian diharapkan timbul kesatuan yang bersifat saling melengkapi dalam setiap rangkaian kegiatannya.
Organisasi ini juga menganut asas keluwesan dan kebebasan (desentralisasi) dari setiap simpul untuk menentukan tata cara dan program kerja. Ikatan dengan simpul akan berupa koordinasi, kebersamaan dan komunikasi antar simpul, sehingga pada akhirnya aktivitas organisasi menjadi sejalan dan senada tanpa masing-masing saling mengintervensi. Sifat hubungan dengan induk akan lebih berupa pemberian pertanggung jawaban terhadap kegiatan. Hubungan dengan induk tidak berupa upaya mendapatkan ketentuan yang baku dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
Organisasi induk (biasa disebut sebagi Tim Nasional) bertugas memfasilitasi proses komunikasi dan koordinasi dengan lembaga di luar jaringan serta jika perlu hubungan antar simpul. Dalam struktur organisasi, tim nasional dapat dianggap sebagai Information Clearing House sehingga kebutuhan informasi mengenai proses pemantauan yang diinginkan simpul-simpul dalam jaringan dapat diberikan begitu juga sebaliknya.
Secara organisasional, tim nasional tidak berhak turut campur dalam setiap kebijakan simpul. Namun, secara operasional, tim nasional memberikan gagasan prinsip, kriteria serta prosedur pemantauan yang perlu dipelajari, diperhatikan dan diolah oleh masing-masing simpul dengan pertimbangan kondisi dan konteks setempat. Tim nasional berisikan presidium inti yang berkewajiban mengembangkan dan mengadakan kontak dengan pihak dan lembaga lain di luar jaringan. Disamping itu tim nasional juga terdiri dari simpul-simpul program kegiatan yang melayani setiap simpul dalam jaringan.
Bukan Pemilu Belaka
Sebagai lembaga yang bersifat nasional dan didirikan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat, UNFREL melakukan hubungan yang mutualistis baik dengan pihak perguruan-perguruan tinggi, pemerintah maupun dengan lembaga pemantau lainnya.
Tatanan organisasi UNFREL sendiri bersifat terbuka, bebas dan independen. Setiap anggota sivitas akademika boleh terlibat menjadi relawan gugus kerja, asalkan tidak terlibat secara aktif sebagai pengurus partai, tidak punya kepentingan golongan atau partai dan bukan anggota ABRI.
Sesuai dengan namanya yang merupakan jaringan antar perguruan tinggi, UNFREL lebih memprioritaskan mahasiswa dan dosen sebagai relawan, "Karena mereka merupakan kalangan civitas academica yang masih aktif terlibat dalam dunia akademis," ujar salah seorang pengurus.
Lingkup pantauan UNFREL tidak melulu berada pada urusan pemilu belaka. Lembaga ini memulai pekerjaannya semenjak masa-masa pra pemilu, yakni ketika proses penetapan UU pemilu, UU parpol dan UU Susunan dan Kedudukan sampai dengan proses registrasi pemilih dimulai hingga pada tahapan akhir pemilu. Tujuannya tentu demi menjamin agar pemilih dapat memilih dengan bebas tanpa tekanan dan dengan kerahasiaan yang terjamin sekaligus memastikan agar proses penghitungan suara dilakukan dengan jujur tanpa kecurangan.
Sebagai lembaga yang sifatnya swadaya, sumber pendanaan UNFREL berasal dari sumbangan donatur yang dapat berupa individu maupun lembaga dengan beberapa syarat sesuai dengan semangat reformasi. Segala bentuk sumbangan, baik yang berupa uang maupun barang diterima dengan perjanjian yang pada intinya menjamin ketiadaan intervensi dari donatur. Sementara sebagai upaya transparansi penggunaan dana, UNFREL menggunakan jasa akuntan profesional untuk melakukkan pencatatan audit. Pencatatan yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun tersebut akan selalu dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dalam negeri.
Monday, April 03, 2006
Gerakan Mahasiswa sebagai Gerakan Pemberdayaan dan Identitas (Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Diskurkus tentang mahasiswa dan gerakannya sudah lama menjadi pokok bahasan dalam berbagai kesempatan pada hampir sepanjang tahun. Begitu banyaknya forum-forum diskusi yang diadakan, telah menghasilkan pula pelbagai tulisan, makalah, maupun buku-buku yang diterbitkan tentang hakikat, peranan, dan kepentingan gerakan mahasiswa dalam pergulatan politik kontemporer di Indonesia. Terutama dalam konteks keperduliannya dalam meresponi masalah-masalah sosial politik yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat.
Bahkan, bisa dikatakan bahwa gerakan mahasiswa seakan tak pernah absen dalam menanggapi setiap upaya depolitisasi yang dilakukan penguasa. Terlebih lagi, ketika maraknya praktek-praktek ketidakadilan, ketimpangan, pembodohan, dan penindasan terhadap rakyat atas hak-hak yang dimiliki tengah terancam. Kehadiran gerakan mahasiswa --- sebagai perpanjangan aspirasi rakyat ---- dalam situasi yang demikian itu memang amat dibutuhkan sebagai upaya pemberdayaan kesadaran politik rakyat dan advokasi atas konflik-konflik yang terjadi vis a vis penguasa. Secara umum, advokasi yang dilakukan lebih ditujukan pada upaya penguatan posisi tawar rakyat maupun tuntutan-tuntutan atas konflik yang terjadi menjadi lebih signifikan. Dalam memainkan peran yang demikian itu, motivasi gerakan mahasiswa lebih banyak mengacu pada panggilan nurani atas keperduliannya yang mendalam terhadap lingkungannya serta agar dapat berbuat lebih banyak lagi bagi perbaikan kualitas hidup bangsanya.
Dengan demikian, segala ragam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih merupakan dalam kerangka melakukan koreksi atau kontrol atas perilaku-perilaku politik penguasa yang dirasakan telah mengalami distorsi dan jauh dari komitmen awalnya dalam melakukan serangkaian perbaikan bagi kesejahteraan hidup rakyatnya. Oleh sebab itu, peranannya menjadi begitu penting dan berarti tatkala berada di tengah masyarakat. Saking begitu berartinya, sejarah perjalanan sebuah bangsa pada kebanyakkan negara di dunia telah mencatat bahwa perubahan sosial (social change) yang terjadi hampir sebagian besar dipicu dan dipelopori oleh adanya gerakan perlawanan mahasiswa.
Alasan utama menempatkan mahasiswa beserta gerakannya secara khusus dalam tulisan singkat ini lantaran kepeloporannya sebagai "pembela rakyat" serta keperduliannya yang tinggi terhadap masalah bangsa dan negaranya yang dilakukan dengan jujur dan tegas. Walaupun memang tak bisa dipungkiri, faktor pemihakan terhadap ideologi tertentu turut pula mewarnai aktifitas politik mahasiswa yang telah memberikan konstribusinya yang tak kalah besar dari kekuatan politik lainnya. Oleh karenanya, penulis menyadari bahwa deskripsi singkat dalam artikel ini belum seutuhnya menggambarkan korelasi positif antara pemihakan terhadap ideologi tertentu dengan kepeloporan yang dimiliki dalam menengahi konflik yang ada. Mungkin bisa dikatakan artikel ini lebih banyak mengacu pada refleksi diskursus-diskursus politik kekuasaan otoritarian Orde Baru yang sengit dilakukan di kalangan aktifis mahasiswa dalam dekade 90-an. Di mana sebagian besar gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi kala itu, penulis ikut terlibat di dalamnya. Tentunya, pendekatan analisis dalam artikel ini lebih mengacu pada gerakan mahasiswa pro-demokrasi jauh sebelum maraknya gerakan mahasiswa dalam satu tahun terakhir ini, yang akhirnya mengantarkan pada pengunduran diri Presiden Soeharto.
Pemihakan terhadap ideologi tertentu dalam gerakan mahasiswa memang tak bisa dihindari. Pasalnya, pada diri mahasiswa terdapat sifat-sifat intelektualitas dalam berpikir dan bertanya segala sesuatunya secara kritis dan merdeka serta berani menyatakan kebenaran apa adanya. Maka, diskursus-diskursus kritis seputar konstelasi politik yang tengah terjadi kerap dilakukan sebagai sajian wajib yang mesti disuguhkan serta dianggap sebagai tradisi yang melekat pada kehidupan gerakan mahasiswa.
Pada mahasiswa kita mendapatkan potensi-potensi yang dapat dikualifikasikan sebagai modernizing agents. Praduga bahwa dalam kalangan mahasiswa kita semata-mata menemukan transforman sosial berupa label-label penuh amarah, sebenarnya harus diimbangi pula oleh kenyataan bahwa dalam gerakan mahasiswa inilah terdapat pahlawan-pahlawan damai yang dalam kegiatan pengabdiannya terutama (kalau tidak melulu) didorong oleh aspirasi-aspirasi murni dan semangat yang ikhlas. Kelompok ini bukan saja haus edukasi, akan tetapi berhasrat sekali untuk meneruskan dan menerapkan segera hasil edukasinya itu, sehingga pada gilirannya mereka itu sendiri berfungsi sebagai edukator-edukator dengan cara-caranya yang khas".
Masa selama studi di kampus merupakan sarana penempaan diri yang telah merubah pikiran, sikap, dan persepsi mereka dalam merumuskan kembali masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Kemandegan suatu ideologi dalam memecahkan masalah yang terjadi merangsang mahasiswa untuk mencari alternatif ideologi lain yang secara empiris dianggap berhasil. Maka tak jarang, kajian-kajian kritis yang kerap dilakukan lewat pengujian terhadap pendekatan ideologi atau metodologis tertentu yang diminati. Tatkala, mereka menemukan kebijakan publik yang dilansir penguasa tidak sepenuhnya akomodatif dengan keinginan rakyat kebanyakan, bagi mahasiswa yang committed dengan mata hatinya, mereka akan merasa "terpanggil" sehingga terangsang untuk bergerak.
Dalam kehidupan gerakan mahasiswa terdapat adagium patriotik yang bakal membius semangat juang lebih radikal. Semisal, ungkapan "menentang ketidakadilan dan mengoreksi kepemimpinan yang terbukti korup dan gagal" lebih mengena dalam menggugah semangat juang agar lebih militan dan radikal. Mereka sedikit pun takkan ragu dalam melaksanakan perjuangan melawan kekuatan tersebut. Pelbagai senjata ada di tangan mahasiswa dan bisa digunakan untuk mendukung dalam melawan kekuasaan yang ada agar perjuangan maupun pandangan-pandangan mereka dapat diterima. Senjata-senjata itu, antara lain seperti; petisi, unjuk rasa, boikot atau pemogokan, hingga mogok makan. Dalam konteks perjuangan memakai senjata-senjata yang demikian itu, perjuangan gerakan mahasiswa --- jika dibandingkan dengan intelektual profesional ---- lebih punya keahlian dan efektif.
Kedekatannya dengan rakyat terutama diperoleh lewat dukungan terhadap tuntutan maupun selebaran-selebaran yang disebarluaskan dianggap murni pro-rakyat tanpa adanya kepentingan-kepentingan lain meniringinya. Adanya kedekatan dengan rakyat dan juga kekauatan massif mereka menyebabkan gerakan mahasiswa bisa bergerak cepat berkat adanya jaringan komunikasi antar mereka yang aktif ( ingat teori snow bowling)..Oleh karena itu, sejarah telah mencatat peranan yang amat besar yang dilakukan gerakan mahasiswa selaku prime mover terjadinya perubahan politik pada suatu negara. Secara empirik kekuatan mereka terbukti dalam serangkaian peristiwa penggulingan, antara lain seperti : Juan Peron di Argentina tahun 1955, Perez Jimenez di Venezuela tahun 1958, Soekarno di Indonesia tahun 1966, Ayub Khan di Paksitan tahun 1969, Reza Pahlevi di Iran tahun 1979, Chun Doo Hwan di Korea Selatan tahun 1987, Ferdinand Marcos di Filipinan tahun 1985, dan Soeharto di Indonesia tahun 1998. Akan tetapi, walaupun sebagian besar peristiwa pengulingan kekuasaan itu bukan menjadi monopoli gerakan mahasiswa sampai akhirnya tercipta gerakan revolusioner. Namun, gerakan mahasiswa lewat aksi-aksi mereka yang bersifat massif politis telah terbukti menjadi katalisator yang sangat penting bagi penciptaan gerakan rakyat dalam menentang kekuasaan tirani.
Arah Gerakan Mahasiswa Islam
Oleh: Andi Rahmat*
Di Era Represi
Satu penelitian pernah dilakukan oleh Dekmeijian terhadap fenomena maraknya gerakan Islam di berbagai kampus di Turki, sekitar era 80'an. Dalam penelitiannya, Dekmeijian menemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara dinamika aktivisme Islam dengan situasi politik yang berkembang pada saat itu. Dalam situasi dimana penguasa menerapkan kebijakan politik yang represif, menurut Dekmeijian, biasanya gerakan Islam lebih bisa eksis dan malahan makin memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa ketimbang gerakan-gerakan ideologis lainnya.
Pada kasus Turki, sebelum militer melakukan kudeta, di era 70'an, aktivisme kampus-kampus pada umumnya di dominasi oleh kelompok “kiri”. Pada masa itu simbol-simbol aktivisme “kiri” demikian menonjol. Kumis yang dibiarkan memanjang, tanpa jenggot, dan penampilan yang lusuh merupakan “trade mark” aktivis kampus. Namun demikian, ketika represi politik menjadi lebih kuat memasuki tahun 80'an, secara pelan-pelan simbol-simbol ini berubah dan digantikan oleh simbol-simbol baru yang dibawa oleh aktivis-aktivis Islam. Jilbab, jenggot dan sebagainya dengan cepat menjadi fenomena yang mendominasi berbagai kampus di Turki.
Mengapa hal yang demikian itu terjadi? Banyak jawaban yang bisa diberikan. Di antaranya yang relevan adalah bahwa fenomena maraknya aktivisme Islam pada era represi politik seperti itu sesungguhnya menunjukkan kemampuan bertahan dan adaptasi “wacana politik Islam” dalam beragam situasi yang berkembang. Islam menyediakan ruang yang relatif aman bagi banyak orang untuk mengartikulasikan ide-ide politiknya, yang paling oposan sekalipun. Dan memberinya kesempatan untuk memperluas gagasan tersebut menjadi satu formulasi sikap dan tindakan, yang dapat kita sebut sebagai “gerakan”, di bawah perlindungan citra religius yang kuat. Itu yang pertama.
Kedua, biasanya bersamaan dengan menguatnya represi politik, terlihat pula usaha-usaha untuk mengobjektifkan ajaran-ajaran Islam ke dalam bentuk kehidupan praktis masyarakat juga kian marak. Pada saat seperti itu, biasanya penerbitan-penerbitan Islam, setelah melalui sensor yang ketat, dibiarkan tumbuh secara terbatas sebagai bentuk akomodasi yang mungkin bagi penguasa di negeri-negeri Islam untuk memperlihatkan “toleransinya” terhadap pelaksanaan kehidupan keagamaan yang dianut oleh mayoritas rakyatnya. Namun begitu, sekalipun dibatasi, tumbuhnya penerbitan Islam ini tetap menjadi suatu alternatif yang paling sehat dan aman bagi perluasan aspirasi-aspirasi Islam, sekaligus juga relatif dapat mengobjektivisikan gagasan-gagasan keIslaman dalam bentuk-bentuk yang tidak kelihatan konfrontatif.
Kedua hal di atas tidak bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan ideologis lainnya, seperti gerakan-gerakan “kiri”. Perlu pula diingat, sekalipun begitu, dalam situasi politik yang serba represif, hanya gerakan Islam yang membawa format moderat sajalah yang paling mungkin untuk tumbuh dan marak dikampus-kampus. Sebaliknya, gerakan-gerakan Islam yang cenderung radikal, biasanya juga menemui nasib mirip dengan gerakan-gerakan kiri.
Alasannya, pertama, karena gerakan-gerakan radikal itu tidak memberi satu ruang yang aman bagi masyarakat yang tengah dikungkung oleh teror represi penguasa. Dan kedua, karenanya, gerakan-gerakan tersebut menjadi kelihatan tidak realistis dan jauh dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat, khususnya mahasiswa.
Untuk konteks Indonesia, apa yang diteliti oleh Dekmeijian itu sedikit banyak memiliki hubungan-hubungan yang layak kita pertimbangkan. Betapapun juga, maraknya aktivisme Islam di berbagai kampus-kampus sejak era 80'an dan kemudian menjadi fenomena dominan di era 90'an, menunjukkan beberapa gejala yang mirip dengan apa yang dialami di Turki. Terlepas dari pelbagai teori mengenai sumbangsih politik akomodatif yang dilancarkan oleh Orde Baru terhadap ummat Islam, kita tetap saja dapat melihat bahwa sifat pertumbuhan tersebut sangatlah khas dan memiliki ciri-ciri independensi tertentu yang tidak cukup dijelaskan semata-mata dari sudut pandang teori-teori akomodasi Orde Baru semacam itu. Kita menemukan pada aktivisme Islam itu gejala oposan yang kuat terhadap Orde Baru, baik dari sudut wacana yang dikembangkannya, maupun dari sudut ide-ide dasar yang dianutnya, terutama sekali dalam menilai hubungan-hubungan mereka dengan penguasa Orde Baru. Dan ini terbukti dari sikap yang ditampakkan oleh mayoritas aktivis Islam yang tumbuh dikampus-kampus disepanjang era tersebut. Yakni pada saat menjelang akhir kekuasaan Orde Baru dan berlanjut hingga ke masa-masa berikutnya, pada era Habibie dan Abdurrahman Wahid.
Di Era Liberalisasi
Kalau kita melihat sepanjang era represi Orde Baru aktivisme Islam di kampus-kampus sedemikian marak, maka di era dimana keterbukaan politik menjadi suatu keniscayaan seperti yang tampak pada hari ini, kita perlu pula mencermati sejauhmana sesungguhnya kemampuan gerakan Islam untuk mempertahankan dominasinya dalam aktivisme di kampus-kampus. Hal ini penting, mengingat dari penelitian Dekmeijian diperoleh kesimpulan bahwa pada keterbukaan politik biasanya aktivisme Islam akan mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan ini biasanya pula diikuti oleh bangkitnya aktivisme jenis lain, sebagai alternatif bagi aktivisme Islam yang dominan itu, yang pada umumnya merupakan varian-varian dari ide-ide gerakan “kiri”.
Akhir-akhir ini terlihat maraknya kembali mahasiswa di berbagai kampus yang menampakkan dan mempergunakan atribut-atribut dan simbol-simbol dari gerakan kiri. Tidak hanya itu, kita pun melihat bangkitnya antusiasme di kalangan mahasiswa untuk terlibat atau melibatkan diri dalam wacana-wacana kiri. Berbagai buku diterbitkan mengiringi bangkitnya antusiasme tersebut. Satu kemarakan yang menyerupai kemarakan yang sama dengan gairah aktivisme Islam di era 80 dan 90'an. Pada saat yang sama, nampak pula satu gejala dimana aktivisme Islam seperti kehilangan daya cengkramnya. Sekalipun barangkali masih dalam wujud kekhawatiran-kekhawatiran, namun melihat kecenderungan yang berkembang di kalangan aktivis Islam yang terlihat tidak serius menanggapi persoalan ini, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu mendatang, bandul fenomena aktivisme mahasiswa akan bergerak ke “kiri”.
Mengapa demikian? Dalam hemat kami, era liberalisasi politik ini sedikit banyak telah pula menyedot perhatian mayoritas aktivis Islam untuk segera terlibat di dalamnya. Dan ini yang paling klasik. Biasanya, keterlibatan seperti ini mengandung implikasi sosial berupa biaya yang mesti ditanggung oleh Gerakan Islam dalam bentuk tersedotnya banyak tenaga dan pemikiran untuk mengiringi keterlibatan tersebut. Selain itu, pada saat yang sama, seringkali pula kita lupa. Yakni sekalipun aktivisme Islam di kampus-kampus tersebut berangkat dari suatu kesadaran yang memiliki bentuk dan arah yang jelas (manifest), akan tetapi kerangka kerja dari bentuk kesadaran tersebut masihlah berbentuk bahan baku yang mesti diolah lebih jauh lagi menjadi produk-produk jadi yang siap dikonsumsi. Dan di sinilah problem klasik gerakan Islam muncul, yaitu memformulasikan gagasan-gagasan politiknya menjadi serangkaian program dan tindakan-tindakan nyata, yang dapat diukur secara terbuka oleh masyarakat luas untuk diberi nilai, apakah gagasan tersebut realistis bagi mereka atau tidak.
Masalahnya, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang selama era represi militer dimana ide-ide pada umumnya dikembangkan dalam bentuk formulasi normatif, demi menjaga ruang aman gerakan dari intimidasi penguasa, berdampak pula hingga pada era liberalisasi. Salah satu kebiasaan tersebut adalah penawaran gagasan-gagasan dalam bentuk slogan dan jargon yang seringkali pula tidak realistis. Misalnya, yang paling sering ditemukan adalah jargon semisal “Hukum Islam Tegak Maksiat Hilang”. Dari sudut pandang syar'i saja jargon ini sudah bermasalah. Sebab sesungguhnya tujuan penerapan hukum Islam bukanlah melawan sunnatullah, yaitu hilangnya maksiat itu sendiri, tetapi tujuan sesungguhnya adalah membuat agar maksiat-maksiat tersebut tidak nampak secara terang-terangan di dalam masyarakat dan tidak menjadi fenomena yang umum. Kemudian dari sudut strategis, jargon ini juga bersifat millenerianistis, mengobral janji-janji dan karena itu mudah mengundang kekecewaan. Hemat kami, alangkah baiknya jika gerakan Islam lebih konsentrasi pada peneloran ide-ide yang terkait langsung dengan kehidupan praktis masyarakat.
Karena hal-hal di atas, di era liberalisasi politik seperti sekarang ini, gerakan mahasiswa Islam (GMI) potensial untuk mengalami kebekuan manakala konsentrasi dan formulasi ide-idenya tidak berhasil dikukuhkan ulang. Perhatian yang sedemikian besar terhadap gejolak-gejolak sosial dan politik kontemporer yang mengiringi perubahan-perubahan besar dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia saat ini, selain merupakan kewajiban “kesejarahan” GMI, pada sisi lain sesungguhnya pula mengandung ancaman-ancaman serius. Bentuk ancaman ini beragam, mulai dari kemungkinan mengecilnya basis konstituen hingga pada bentuk kegagalan dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan ummat. Dalam hal mengadvokasi kepentingan ummat, lubang terbesar yang paling berpeluang menjerat GMI adalah keragu-raguan yang timbul dari ketiadaan rasa percaya diri terhadap usaha-usaha untuk mengangkat isu-isu ummat Islam, baik nasional maupun global, sebagai “isu identitas” yang dominan.
Kerangka Kerja Gerakan Mahasiswa Islam
Menghadapi perubahan-perubahan seperti di atas, GMI tidak pelak lagi mesti merumuskan kerangka kerjanya yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ringkasnya, kerangka kerja ini merupakan rangkaian agenda-agenda mendasar yang secara sistematis menunjukkan Gamis untuk beradabtasi secara tepat dengan kondisi dan situasi yang terus berubah.
Pada kesempatan ini, kami menganjurkan agar GMI mulai secara proaktif memandang keterlibatannya dalam setiap peristiwa sejarah sebagai satu kewajiban yang tidak terelakkan. Pertama, karena GMI hakikinya adalah manifestasi langsung dari cita-cita kebangkitan Islam yang memikul beban untuk menggerakkan kebangkitan itu mengikuti gerak waktu yang selalu kedepan. Kedua, bahwa GMI juga mewakili aspirasi paling mendasar yang dibawakan oleh cita-cita normatif Islam dalam mewujudkan masyarakat Islami yang menjamin terbentuknya formasi sosial yang mencerminkan cita-cita tersebut. Ketiga, terkait dengan isu-isu perubahan kontemporer, GMI juga memikul tanggung jawab sebagai garda depan (vanguard) dari usaha-usaha ummat Islam untuk mengarahkan bandul sejarah kearahm mereka, yang selama sekian lamanya berpihak pada kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan Islam.
Dan untuk mewujudkan itu, usaha-usaha seperti mengkonsolidasikan formasi gerakan kedalam bentuk-bentuk yang lebih mengakar pada orisinalitas gagasan-gagasan dan metodologi gerakan Islam yang modern menjadi hal penting yang perlu dikedepankan. Betapapun juga eksistensi GMI memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap orisinalitas gagasan-gagasannya. Dalam hal ini, makin orisinil ia berpijak pada Islam dalam pertumbuhannya, maka akan makin mungkin baginya untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Kemudian, agar pada saat yang sama GMI tidak terjebak dalam bahaya kebekuan, ketidak fleksibelan, ketidakrealistisan dan semacamnya, orisinalisme tersebut haruslah diarahkan pada bentuk-bentuk yang lebih dinamis. Artinya, GMI yang paling mungkin diwujudkan adalah gerakan yang mampu menampakkan sikap-sikap moderasi, toleran terhadap perubahan, dan cepat beradabtasi dengan situasi. Kedua hal tersebut akan semakin mungkin manakala ditopang pula oleh konsistensi gerakan mahasiswa Islam dalam membina dan melahirkan kader-kadernya. Hanya dengan konsistensi pembinaan kader maka gerakan tidak akan kehilangan iron stock-nya, dan pada saat yang sama akan lebih mudah baginya untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan Islam. Wallahu `alam bissawab.
* Penulis adalah Ketua Umum KAMMI Pusat periode 2000-2002
Dilema Gerakan Mahasiswa Metropolitan
Siapapun yang mencermati gerakan mahasiswa saat ini, terutama di Jakarta, sebenarnya sulit untuk tidak mengatakan bahwa agenda politik mahasiswa sangat bersinggungan dengan agenda politik di luar kelompok mahasiwa. Sebab, meskipun muncul pernyataan bahwa gerakan mahasiswa tidak ditunggangi, kenyataan di lapangan menunjukkan ada keterkaitan yang erat sebagian gerakan mahasiswa dengan sejumlah LSM.
Saat ini ada sejumlah gerakan mahasiswa antara lain, Forum Kota (Forkot), Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred), Komite Mahasiswa dan Rakyat Anti Dwifungsi ABRI (Komrad), Forum Bersama (Forbes), Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jabotabek (FKSMJ), Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Front Jakarta, Forum Salemba (Forsal), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan banyak lagi.
Massa berbagai gerakan mahasiswa ini biasanya bersifat lintas universitas. Meski demikian ada universitas tertentu yang menjadi kantong-kantong utama. Paling tidak itu terlihat pada saat penggempuran Sidang Istimewa MPR-RI yang lalu. Misalnya kelompok mahasiswa Forbes, berintikan mahasiswa Universitas Nasional dan Universitas Trisakti. Forum Kota, meskipun anggotanya dari berbagai universitas, tapi basis massanya berasal dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Katolik Atmajaya.
Demikian juga Famred yang merupakan 'pecahan' dari Forkot sebagian besar massanya dari Universitas YAI Persada. Meski aspirasi gerakan mahasiswa tidak selalu seragam tetapi pola yang dipakai sering kali sama. Misalnya, Front Jakarta dan Famred yang merupakan pecahan dari Forkot, pola gerakan mereka sama dengan Forum Kota karena mereka satu induk.
Dalam pelaksanaan di lapangan koordinasi mereka tergolong rapi. Misalnya dalam menggempur DPR selama berlangsungnya sidang istimewa mereka membagi berbagi rute menuju DPR menurut kelompoknya. Misalnya Famred, Komrad dan Kobar menggempur dari jalan Diponegoro. Forkot di samping menembus dari jalan Sudirman juga menggempur dari arah Jembatan Slipi yang sebelumnya mengambil jalan memutar dari Cawang ke tol Tanjung Priok. Sedangkan FKSMJ yang bermarkas di Universitas Dr Moestopo mengambil jalan Asia Afrika dan lain-lain. Ketika melakukan aksi menolak SI, berbagai elemen gerakan mahasiswa ini sempat menyatukan diri dalam wadah yang bernama Akrab.
Keterkaitan gerakan mahasiswa dengan kelompok di luar mahasiswa yang paling mudah dilihat pada saat aksi bersama. Forbes dan Komrad misalnya sering menggelar aksi bersama dengan kelompok Aldera (Aliansi Demokrasi Rakyat, yang tokohnya Pius Lustrilanang pernah diculik), Yayasan Pijar, Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ini terlihat pada aksi di depan gedung DPR dan Taman Suropati.
Komrad dan Kobar malah sering menggunakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai posko gerakan mereka. Forkot kabarnya sering menggunakan kantor sebuah surat kabar di Jakarta sebagai tempat rapat.
Menurut Fahri Hamzah, mantan Ketua KAMMI, massa mahasiswa sebenarnya mudah diciptakan, apalagi ketika demonstrasi dan aksi massa menjadi kegiatan ekstra kuliah baru bagi mahasiswa. Karena itu untuk memperoleh massa yang berjumlah besar lebih banyak dipengaruhi isu yang dikedepankan pada saat demonstrasi berlangsung. Sementara pembuatan isu lebih banyak ditentukan oleh elit gerakan mahasiswa. Dengan kata lain, menurut Fahri, gerakan mahasiswa sangat ditentukan oleh elit mahasiswa pada kelompok itu.
Meskipun massa mahasiswa tidak berhubungan dengan kelompok di luar gerakan mahasiswa, tetapi elit mahasiswa inilah yang sering mengintrodusir ide-ide dari luar ke dalam gerakan mahasiswa. "Mereka sering mendapatkan data-data yang baru dari sejumlah LSM," tambah Fahri Hamzah. LSM merupakan institusi yang paling banyak menampung persoalan yang berkembang di masyarakat, mulai dari kasus tanah sampai korupsi mega trilyun.
Meskipun mereka nampak sering menyatu dalam berbagai aksi mahasiswa bahkan menyatukan diri dalam wadah yang bernama Akrab namun bukan berarti mereka tanpa konflik. Misalnya dalam menyikapi Deklarasi Ciganjur yang dicetuskan oleh empat tokoh yakni M Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Sri-Sultan Hamengkubuwono. Sebagian dari mereka tegas-tegas menolak deklarasi Ciganjur, karena dianggap terlalu lembek terhadap rejim Habibie.
Demikian juga pecahnya Forkot menjadi Famred dan Front Jakarta menunjukkan adanya ketidaksamaan langkah dalam gerakan mahasiswa. Sebagaimana firman Allah, "Tahsyabuhum jamiah waqulubuhum satta, mereka seakan-akan menyatu padahal hati-hati mereka tercerai-berai." ·
--Haryono
Tuesday, March 22, 2005
Politik Mogok Makan
Jakarta - Berita mogok makan menentang kenaikan harga BBM, mengingatkan saya akan kejadian di Kampus Bulaksumur, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada pertengahan 1991. Saat itu, aktivis mahasiswa UGM sedang terbelah, menyusul keluarnya kebijakan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dari Menteri Fuad Hassan.
Keberadaan SMPT sebetulnya sudah lama dinantikan mahasiswa. Maklum, sejak diterapkannya kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaa)oleh Menteri Daoed Joesoef pada 1978, praktis tiada lagi lembaga representasi mahasiswa di tingkat universitas. Dewan Mahasiswa yang memotori gerakan mahasiswa 1978 dibubarkan pemerintah, menyusul serbuan tentara ke kampus untuk menumpas gerakan anti-Soeharto menjelang SU-MPR 1978.
Meski demikian, penerapan kebijakan SMPT ternyata menimbulkan prokontra. Di satu pihak, sekelompok mahasiswa, yang dimotori oleh Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasisswa Fakultas (BPMF), bersikeras agar Senat Mahasiswa (SM) UGM segera dioperasionalisasikan. Kelompok ini percaya bahwa SM UGM akan efektif menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengontrol kebijakan rektorat.
Di lain pihak, muncul sekelompok mahasiswa yang menentang operasionalisasi SM UGM, karena lembaga ini dinilai tidak memiliki otonomi sebagaimana dulu pernah dimiliki Dewan Mahasiswa. Kelompok ini khawatir, kehadiran SM UGM hanya akan dijadikan stempel oleh pejabat-pejabat kampus, sebagaimana DPR dijadikan stempel oleh pemerintah.
Prokontra itu berlangsung berbulan-bulan, lewat diskusi formal maupun nonformal. Pers mahasiswa UGM mendokumentasikan masalah ini dengan baik, demikian juga dengan media lokal, seperti Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Namun diskusi mesti diakhiri, dan aksi harus dimulai. Dan ketika rektor UGM mengesahkan SM UGM, kelompok yang tidak setuju pun memulai aksi penentangan.
Kelompok penentang ini, menggelar aksi lewat demo keliling kampus dan orasi-orasi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM. Demi menjaga kelanjutan aksi penetangan mereka berkemah, mendirikan tenda di halaman Balairung. Ini pun masih belum cukup. Untuk menunjukkan keseriusan aksi penentangan, beberapa aktvis melakukan aksi mogok makan.
Jadilah, di bawah bohon bodi di halaman Balairung Gedung Pusat UGM, berdiri tenda kemah yang di dalamnya 'dihuni' beberapa mahasiswa yang sedang mogok makan.
Mungkin aksi mogok makan itu bukan kali yang pertama dalam rentang gerakan penentangan pada zaman Orde Baru. Namun, aksi ini cukup memperkenalkan bentuk-bentuk perlawanan baru yang diusung mahasiswa, selain yang konvensional, seperti orasi, demonstrasi dan juga apa yang disebut dengan happening art.
Namun jenis aksi baru ini segera kehilangan maknanya, paling tidak di lingkungan kampus UGM. Kenapa? Pertama, aksi mogok makan itu tidak sampai pada titik yang dramatik, misalnya pelakunya sampai meninggal, atau setidak-tidaknya sampai merepotkan tenaga medis sehingga publikasi runtutan kejadian tersebut bisa mengharibiru banyak orang; kedua, kenyataanya kebijakan yang ditentang tetap berjalan karena pengambil kebijakan 'tak tersentuh' oleh aksi mogok makan.
Sejak dimulainya aksi mogok makan menetang penerapan SMPT sebetulnya publikasi media lokal dan penyebarluasan infomasi dari mulut ke mulut lumayan seru. Namun, ketika memasuki hampir sepekan ternyata 'tidak terjadi apa-apa' dengan si palaku aksi mogok makan, maka keseriusan aksi mogok makan itu dipertanyakan. Mereka benar-benar cuma mau main gertak. Celakanya, ketika yang digertak tidak surut, mereka pun menurunkan derajat aksinya jadi sekadar main-main.
Mereka mengaku hanya mogok makan. "Ini kan aksi mogok makan, jadi minum dan merokok jalan terus," kata aktivis yang mendampingi mereka yang mogok makan. "Setiap malam kita kasih minum sari kacang hijau, biar fisiknya kuat....."
(diks/)
Sumber
Wednesday, August 04, 2004
Rekonstruksi Soliditas Gerakan Mahasiswa
Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Andalas
Mobilisasi pergerakan mahasiswa setiap dekade zaman dilekati karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Terlihat pada masing-masing zaman menampilkan figur, isu, problem yang berbeda. Menarik benang example, pergerakan mahasiswa Angkatan 66 membumikan isu otoritarian state dengan ‘Ikon tritura’. Angkatan 74 (Malari) mengusung isu NKK/BKK dengan ‘Ikon otonomisasi’. Angkatan 78 mengangkat isu perlunya merealisasi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, bahkan pelaksanaan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan ‘Ikon menolak Soeharto sebagai calon presiden’ (Demokrasi Suatu Keharusan, Anwari WMK, 2004). Angkatan 98 mengumbar isu reformasi dengan ‘Ikon enam visi reformasi’. Angkatan 2001 dengan isu reformasi jilid 2 berikon ‘Demokratisasi’. Akankah, angkatan 2004 harus mengusung isu revolusi dengan ‘Ikon Cut Generation (potong generasi) ?.
Power pergerakan mahsiswa, terdeskripsi sungguh menakjubkan. Membukakan memori kita pada tesis filsuf Hanna Arendt ‘The Human Condition’ (New York 1956) bahwa instrumentalisasi dan degradasi politik takkan pernah berhasil membungkam pergerakan atau menghancurkan realitas masalah-masalah kemanusian terbukti dalam setiap gelombang pergerakan mahasiswa tiap-tiap angkatan. Hal itu juga, lantaran gerakan mahasiswa terbangun diatas etika no blesse oblige (Burhan D. Magenda, 1997) yang didefinisikan suatu previlese atau etika yang terbangun atas dasar semangat militansi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menggali alasan lain penyebab tumbuhnya kepekaan mahasiswa terhadap persoalan yang bertitik fokus pada perjuangan membela kepentingan rakyat. Menurut Arbi Sanit (1985) lima hal yang melatar belakanginya. Pertama, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik memiliki persepektif atau pandangan yang cukup luas untuk dapat bergerak di semua lapisan masyarakat.
Kedua, mahasiswa sebagai golongan yang cukup lama bergelut dengan dunia akademis dan telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang di antara generasi muda.Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup unik di kalangan mahasiswa, dan terjadi akulturasi sosial budaya tinggi di antara mereka. Keempat, mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasan, struktur ekonomi, dan memiliki keistimewaan tertentu dalam masyarakat sebagai kelompok elit di kalangan kaum muda.
Kelima, mahasiswa rentan terlibat dalam pemikiran, perbincangan, dan penelitian pelbagai masalah yang timbul di tengah kerumunan masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karier sesuai dengan keahliannya.
Rapor Merah Gerakan Mahasiswa
Ralita membahasakan 'reformasi jalan ditempat'. Artinya, mahasiswa gagal dalam mengisi dan mengawal reformasi. Padahal, daya dobrak Gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Orde Baru merupakan momen penting sebagai starting point dalam rangka menyelamatkan bangsa dalam kondisi sedang sekarat. Pada kenyataan, mahasiswa lengah dan membuang kesempatan tersebut
Fenomena pergerakan melempemnya pergerakan mahasiswa pasca reformasi seolah kehingan roh merupakan rapor merah yang harus dihitamkan. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa akar penyebab gerakan mahasiswa pasca reformasi kehilangan vitalitas perjuangan. Pertama, terjadinya fragmentasi (perpecahan) intern dalam gerakan mahasiswa. Menurut Dr. Alfian, dosen UI dan peneliti katalis menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya problema dalam pergerakan mahasiswa adalah fragmentasi lantaran prinsip ideologi yang menancap pada sekelompok mahasiswa yang condong mengarah pada “perbedaan Idealisme” sehingga mengerucut menjadi perpecahan dalam pergerakan.
Kedua, muncul kelompok mahasiswa oportunis, sehingga posisi mahasiswa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok/individu tertentu. Gejala ini, terlihat pada isu terbaru yang mengatakan gerakan mahasiswa ---antimiliterisme, anti Orde Baru, anti pelanggar HAM atau anti yang lainnya --- ditunggangi kelompok tertentu. Padahal gerakan mahasiswa harus independen dan kudu konsisten dengan gerakan moral. Perihal inilah, membuat lemahnya pergerakan mahasiswa hari ini.
Ketiga, apatisme kebanyakkan mahasiswa akan posisi dan peranya sebagai agent of change (agen perubah), moral force (kekuatan moral) dan iron stock (perangkat keras) suatu bangsa. Di tambah dengan sekelompok Mahasiswa melakukan pergerakan cenderung atas dasar kepentingan tertentu saja, problema ini membuat gerakan mahasiswa kehilangan roh dan mengalami dekadensi eksistensi di tengah masyarakat.
Pandangan miring terlihat dari pernyataan Misbah Shoim Haris (1997) dikutip dalam bukunya. "Namun, selama ini yang kita lihat, realitas tidaklah seindah bayangan (idealisme) kita. Masih terlalu banyak mahasiswa yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tanggung jawabnya sebagai pengemban rakyat. Pandangan tersebut, tentunya berimplikasi pada posisi dan peran mahasiswa, sehingga eksistensi mahasiswa di mata masyarakat memudar." (Media Kampus, Senin, 15 /03/04)
Rekonstruksi Soliditas Gerakan Mahasiswa
Mengutip pepatah para ilmuwan francis La Historie Se Pete ( sejarah akan selalu berulang), mengoptimisisasi akan kembalinya roh pergerakan mahasiswa sebagaimana gerakan mahasiswa dekade sebelumnya . Adapaun lampu hijau yang harus ditempuh.. Pertama, membudayakan pemahaman sisi persamaan perjuangan dengan menerapkan sikap toleransi dalam perbedaan. Kedua, menjalin komunikasi antar sesama kelompok mahasiswa. Ketiga, meruntuhkan sikap saling curiga, dengki serta menepis jauh-jauh sikap high egoisme yang rentan menghinggapi mahasiswa. keempat, mengikis infantilisme (kekanak-kanakan) mahasiswa. kelima, membangun indepedensi pergerakan mahasiswa. Mengingat, mahasiswa adalah kelompok sejati, abadi, dan berada di barisan terdepan dalam jajaran generasi muda. keenam, membangun sikap kritis dan arif dalam memandang suatu permasalahan.
Mengevaluasi format pergerakan mahasiswa selama ini, cendrung stagnan, vakum dan mengalami fragmentasi. The big work (pekerjaan besar) mahasiswa hari ini adalah merekonstruksi soliditas pergerakan, memulai gerakan yang lebih sistematis dengan menepis fragmentasi wacana, menghindari fragmentasi gerakan, menuju sinergitas bersama. Sekaligus mengawasi dan mempresure siapa pun pemimpin bangsa Indenesia dalam pemilu putaran pertama 5 Juli dan kedua 21 September mendatang agar merealisasi enam visi reformasi yang pernah ditawarkan mahasiswa. Sebagai pertanggungjawaban mahasiswa yang telah berani memulai ‘Reformasi 1998’.
Bersimpul pada langkah dan tujuan pergerakan yang sama yaitu membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan krisis multidimensi dan intimidasi kekuasan menuju titik Enlightment (pencerahan).
Tulisan ini, pernah di muat di Kolom Mahasiswa Majalah SAKSI, Edisi 4 Agustus 2004
Monday, February 10, 2003
Eskalasi Unjuk Rasa
Editorial Harian Pontianak Post, Kalimantan Barat
UNJUK rasa mahasiswa memperlihatkan perubahan arah dan tujuan. Awalnya, aksi-aksi yang melibatkan badan eksekutif mahasiswa (BEM), OKP (organisasi kemahasiswaan pemuda), dan eksponen mahasiswa lain itu hanya memprotes kebijakan pemerintah.
Misalnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan telepon --meski kenaikan yang terakhir ini melalui Menhub Agum Gumelar dinyatakan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan-- dinilai merugikan masyarakat sehingga didemo agar kenaikan itu dibatalkan.
Belakangan, dengan eskalasi yang terus meningkat, isu yang diusung gerakan mahasiswa bukan lagi penentangan terhadap kenaikan tiga komponen kebutuhan vital publik itu. Tema baru gerakan mereka adalah gagalnya duet kepemimpinan Presiden Megawati-Wapres Hamzah Haz dalam menjalankan pemerintahan dengan benar dan, karena itu, mereka menuntut keduanya mundur.
Perkembangan lebih baru, sebagaimana diberitakan Pontianak Post, gerakan mahasiswa lebih fokus lagi, yakni menargetkan jatuhnya pemerintahan Mega-Hamzah sebelum 2004.
Artinya, Mega-Hamzah tak perlu lagi diberi mosi tidak percaya melalui pemilu -dengan tidak mencoblos PDIP dan PPP-- melainkan harus didongkel di tengah jalan sebelum 2004.
Kita memahami mahasiswa masih merupakan kekuatan politik dan massa yang militan. Mereka sebagai orang muda memiliki semangat dan vitalitas tinggi untuk menciptakan perubahan politik.
Karya terakhir mahasiswa yang patut ditulis sejarah --meski tidak sendirian-- ialah menjatuhkan pemerintahan Presiden Soeharto bersama rezim Orde Baru yang berkuasa 32 tahun pada 21 Mei 1998.
Persoalannya ialah apakah setiap perubahan mendasar di negeri ini harus melalui gerakan di luar parlemen? Melalui aksi massa kaum muda dan jaringan pendukungnya?
Sangat banyak kalangan yang sepakat agar kita bersabar, tidak emosional dan terburu-buru menjatuhkan rezim Mega-Hamzah sebelum periode kekuasaannya berakhir pada 2004.
Benar, aksi mahasiswa cukup berhasil menciptakan perubahan dan melahirkan rezim politik baru. Namun, cara demikian bukanlah pilihan paling tepat. Mengapa? Sebab, jika cara-cara menghentikan kekuasaan rezim yang berkuasa senantiasa melalui aksi di luar parlemen, melalui mosi tidak percaya di luar pemilu, kita selalu berada dalam situasi tidak normal. Selalu menjalani keadaan darurat sehingga harus menempuh cara atau mekanisme darurat pula.
Tetapi, menafikan gerakan mahasiswa merupakan kebodohan yang berlanjut. Sebab, aksi-aksi mereka dalam sejarah negeri ini telah terbukti mendorong perubahan politik, sekaligus melahirkan rezim penguasa baru.
Karena itu, pilihan paling bijaksana ialah merespons gerakan mahasiswa sebelum aksi-aksi mereka menjadi masif dengan eskalasi yang sulit diredam. Perlu tenggang rasa politis untuk mendengarkan tuntutan gerakan mahasiswa. Perlu kesabaran untuk merespons berbagai aksi mereka, betapapun panasnya kecaman, cacian, dan tudingan anak-anak muda itu terhadap penguasa.
Kini eskalasi aksi-aksi mahasiswa mulai membuat kita waswas. Sebab, tingkat pelibatan massa pendukungnya sudah sangat luas dan besar. Karena itu, aksi-aksi tersebut tidak bisa dihadapi dengan cara-cara represif yang sekadar mengatasnamakan hukum. Perlu respons politis untuk membuka ruang lebih terbuka guna mendorong akomodasi yang demokratis.**